Ratusan ASN dan Tenaga Honorer di PPU Kena Teguran Tertulis

Menurutnya, kedisiplinan bukan hanya soal aturan, tapi juga bentuk tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Apalagi, ia bersama Bupati Mudyat Noor tengah berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Waris mengingatkan, pegawai pemerintah, terutama di kelurahan, wajib hadir tepat waktu karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Ia tak ingin ada lagi warga yang datang mengurus keperluan, tapi pegawai belum berada di tempat.

“Kalau pegawainya saja terlambat, bagaimana masyarakat bisa dapat pelayanan yang layak? Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

Selain soal disiplin waktu, Waris juga meminta seluruh kantor kelurahan memperhatikan kenyamanan pengunjung. Ia menilai ruang pelayanan yang nyaman bisa memberikan kesan positif bagi warga.

Waris memastikan sidak ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus digencarkan. Sejauh ini, lebih dari 30 OPD, termasuk kelurahan, sudah menjadi sasaran inspeksi mendadak.

“Kami tidak hanya mencatat nama pegawai yang tidak hadir, tapi juga mencocokkan dengan absensi manual maupun elektronik. Semua data kami dokumentasikan sebagai bahan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, seorang ASN yang enggan disebut namanya mendukung langkah tegas pemerintah daerah soal disiplin. Namun ia berharap, sidak tidak berhenti pada persoalan kehadiran semata.

“Sidak juga harus menyasar tertib administrasi, jangan cuma absen. Misalnya soal perjalanan dinas, masih ada pejabat yang diduga titip nama tanpa menjalankan tugas,” ujarnya.