Rp12 Triliun Digelontorkan, Pembangunan Pusat Politik IKN Digeber

Selain itu, dua paket kontrak lainnya mencakup pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung di lahan seluas 15,15 hektare.

Ada pula satu paket pekerjaan pembangunan kantor pendukung, meliputi tiga gedung Kantor Otorita IKN Tahap II di atas lahan 2,9 hektare, serta tiga gedung Kantor Polres IKN Tahap I di lahan 3,07 hektare.

Basuki menegaskan bahwa kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas dalam seluruh proses pembangunan. “Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin proyek ini akan menjadi contoh bagi dunia,” ujarnya.

Ia menambahkan, penandatanganan kontrak tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sekaligus mempercepat pelaksanaan tahap kedua pembangunan.

“Hingga kini, sudah 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap kedua (2025–2029) yang ditandatangani, terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi atau supervisi,” kata Basuki.

Pembangunan kawasan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp12 triliun dengan skema tahun jamak.

“Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini merupakan bagian dari proyek prioritas pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN,” ujarnya.