Rudy Mas’ud: Dana Transfer dari Pusat Turun, Kaltim Harus Berhemat
Balikpapan, IDN Times – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyoroti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak besar terhadap keuangan daerah, termasuk bagi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Kaltim.
Rudy menyampaikan hal ini pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur Tahuh 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
“APBN 2024 itu dana transfer ke daerah mencapai Rp919 triliun. Tapi hari ini tersisa hanya sekitar Rp650 triliun. Tentu saja ini berdampak pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kaltim,” ujar Rudy.
1. Dampak pemotongan dana bagi hasil
Rudy menjelaskan, berdasarkan rancangan APBD untuk alokasi anggaran 2025-2026 kemungkinan Kalimantan Timur akan mengalami pemangkasan cukup signifikan.
Dia mencontohkan, dana bagi hasil (DBH) untuk Kaltim yang sebelumnya Rp6 triliun kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp1,4 triliun. Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Rp5,7 triliun diproyeksikan hanya tersisa Rp1,3–1,4 triliun.
“Ini jelas akan berdampak pada APBD Kaltim. Prediksi kami kekurangan anggaran bisa mencapai Rp4,5 hingga Rp5 triliun dibanding anggaran tahun lalu,” katanya.
Dirinya juga meminta kabupaten/kota yang ada di Kaltim juga bersiap dengan pemangkasan dana bantuan dari pusat ini.
2. Program prioritas tetap berjalan
Meski begitu, Rudy memastikan program prioritas pembangunan Kaltim tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah provinsi akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan skala prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, pemukiman, hingga ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian utama. Kita harus berhemat dan mengelola anggaran yang ada sebaik-baiknya,” jelasnya.
3. Menanti sikap Menteri Keuangan
Rudy juga menyinggung pergantian Menteri Keuangan di tengah masa transisi pemerintahan saat ini. Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat bisa berjalan baik untuk mencari solusi.
“Kita tunggu penjelasan resmi dari Menteri Keuangan pada 23 September nanti. Intinya, kami akan lakukan yang terbaik untuk Kaltim, termasuk bagi kabupaten/kota yang selama ini mendapat dana bantuan dari pusat,” tutupnya.
