Tokoh Lokal PPU Berikan Cara agar IKN Tak Timbul Masalah Sosial
Penajam, IDN Times - Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak menimbulkan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat.
Karena wilayah IKN Sepaku ke depannya bukan hanya didiami oleh masyarakat Sepaku saja, tetapi bakal banyak penduduk Indonesia yang hijrah dan menetap di PPU.
“Jangan sampai keberadaan IKN ini malah menimbulkan masalah sosial yang bisa memicu konflik horizontal antara masyarakat adat atau pribumi dengan masyarakat pendatang ketika infrastruktur IKN dibangun,” ujar Ketua Laskar Pertahanan Adat Paser (LPAP) di PPU, Darmin kepada IDN Times Rabu (30/3/2022).
1. Berharap pemerintah juga membangun SDM masyarakat pribumi
Dengan pembangunan infrastruktur IKN di berbagai lini nanti, ia berharap pemerintah juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat pribumi, agar tidak menimbulkan masalah sosial tersebut. Seperti membangun perguruan tinggi setara nasional bahkan internasional di PPU ini.
“Kita berharap ada perguruan tinggi atau universitas nasional atau setara internasional, termasuk ada pelatihan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) yang dibangun oleh pemerintah dengan biaya terjangkau atau gratis bagi masyarakat masyarakat adat atau pribumi,” sebutnya.
2. Pemindahan IKN ke Kaltim dapat menunjang pemerataan ekonomi nasional
Menurutnya, terkait pemindahan IKN ke Kaltim tentu dapat menunjang pemerataan ekonomi nasional, karena wilayah PPU berada di tengah-tengah Indonesia. Sehingga sentral ekonomi tidak lagi terpusat di Pulau Jawa guna memberikan pemerataan.
“Saya berpikir faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah terkait pemindahan IKN, karena ibarat IKN itu gula maka banyak semut yang datang. Jadi kelak banyak manusia yang datang,” tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, akan banyak hotel atau pun penginapan menjamur baik oleh pengembang maupun pengusaha lokal. Termasuk juga beberapa sektor usaha lain yang barang tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Diuntungkan pemodal besar sekitar 70 persen sisanya petani dan pedagang lokal
Dalam kaitan IKN Nusantara, Darmin berpendapat paling diuntungkan adalah mereka yang bermodal besar, persentasenya sekitar 70 persen. Sisanya adalah petani dan pedagang lokal.
“Tetapi tentunya itu membawa dampak positif bagi masyarakat di PPU, karena geliat ekonomi semakin hidup,” terangnya.
Dikatakannya, saat ini pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah dapat memberikan peluang kepada masyarakat, sehingga dapat membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar IKN kelak.
“Sikap keterbukaan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat sekitar dan pengusaha lokal ketika kegiatan IKN itu berjalan, sehingga kami tidak menjadi penonton dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial tadi,” tegasnya.
4. Masyarakat di kawasan IKN sangat berharap IKN rubah ekonomi masyarakat jadi lebih baik lagi
Senada dengannya, Murti warga Desa Bumi Harapan di Sepaku menambahkan, hampir seluruh masyarakat di kawasan IKN sangat berharap IKN segera terwujud. Harapan dapat mengubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi.
"Kita berharap ekonomi menjadi lebih baik, karena jika dibandingkan sebelum Sepaku di PPU ini ditetapkan jadi lokasi pemindahan IKN, ekonomi masyarakat berjalan datar. Jadi interaksi ekonomi hanya di tingkat masyarakat lokal desa saja," tuturnya.
Dibandingkan sekarang ini, wilayahnya kita jadi lirikan masyarakat luas, bukan lokal Kaltim saja tetapi nasional. Sehingga transaksi ekonomi di wilayah Sepaku makin tinggi dan berdampak positif bagi warga.
"Tentunya kami warga Sepaku sangat berharap IKN berdiri, karena kami ingin juga merasakan pembangunan seperti masyarakat Pulau Jawa selama ini," pungkasnya.
