Wagub Kaltim Soroti Harga TBS, Minta Tata Niaga Sawit Lebih Adil
- Wagub Kaltim Seno Aji menyoroti pekebun rakyat yang bergantung pada PKS perusahaan, sehingga meminta solusi pendirian PKS nonkebun dan tata niaga sawit lebih adil.
- Keluhan harga TBS yang lebih rendah di PKS perusahaan perlu direspons dengan melibatkan aspirasi pekebun rakyat serta memberi perhatian pada Forum Petani Kelapa Sawit.
- Kaltim menghasilkan 4,3–4,9 juta ton CPO per tahun, hampir 10 persen nasional; forum diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan petani.
Balikpapan, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyoroti ketimpangan akses pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih dihadapi pekebun rakyat. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil.
Hal itu disampaikan Seno Aji saat membuka 9th Borneo Forum 2026 yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur di Ballroom Platinum Hotel Balikpapan, Kamis (6/8/2026).
Menurut Seno, ketimpangan terjadi karena sebagian besar pekebun rakyat belum memiliki PKS sendiri. Kondisi tersebut membuat mereka bergantung pada fasilitas pengolahan milik perusahaan perkebunan.
“Kebun rakyat umumnya tidak memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Karena itu, forum ini diharapkan dapat membahas dan mengakomodasi berbagai solusi, termasuk tata cara dan standar operasional pendirian pabrik kelapa sawit nonkebun di daerah masing-masing,” ujar Seno dalam akun IG Pemprov Kaltim.
1. Petani di Kaltim keluhkan harga TBS
Ia mengaku masih menerima keluhan dari pekebun rakyat terkait harga tandan buah segar (TBS) yang dinilai cenderung lebih rendah ketika dijual ke PKS milik perusahaan perkebunan.
Karena itu, Seno meminta aspirasi pekebun rakyat menjadi bagian penting dalam pembahasan industri kelapa sawit. Menurutnya, keberadaan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) juga perlu mendapat perhatian agar tata niaga sawit dapat berjalan lebih adil.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi pekebun rakyat. Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) juga membutuhkan perhatian bersama agar tercipta keadilan dalam tata niaga sawit,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Seno juga memaparkan besarnya potensi industri kelapa sawit di Kalimantan Timur. Luas perkebunan sawit di Kaltim saat ini mencapai sekitar 1,6 juta hektare, sementara total luas perkebunan sawit di Pulau Kalimantan mencapai sekitar 6 juta hektare.
2. Produksi CPO di perkebunan Kaltim
Produksi crude palm oil (CPO) Kaltim mencapai sekitar 4,3 juta hingga 4,9 juta ton per tahun. Angka tersebut menyumbang hampir 10 persen terhadap total produksi minyak sawit nasional.
Seno menilai sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor strategis yang perlu terus dikembangkan. Namun, pengembangan tersebut harus dibarengi dengan inovasi dan transformasi agar industri sawit mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Ia menilai tema 9th Borneo Forum 2026, “Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability”, relevan dengan kondisi industri sawit saat ini.
3. Forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan petani
Seno juga menyampaikan apresiasi kepada GAPKI Kaltim yang telah menyelenggarakan forum tersebut. Ia berharap forum dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekebun rakyat.
Selain itu, Seno mengapresiasi hubungan antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan Pemprov Kaltim yang selama ini terjalin melalui komunikasi bersama Dinas Perkebunan.
Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat untuk mendorong industri sawit yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
