Wali Kota Samarinda Bantah Soal Pemotongan Insentif Guru Honorer

Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel. Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif.

Apabila memang hal tersebut terjadi dan dari sisi aturan diperbolehkan, maka pihaknya akan kembali mengkajinya.

"Pihak pemkot tetap mengutamakan guru yang tidak menerima TPG untuk menerima hak insentif," jelas Andi Harun.

Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SK-nya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta.

"Mau tidak keuangan kita seperti itu, Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara," kata Andi.

Sehingga, pihaknya juga tengah mendata sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang mampu, pihaknya akan meninjau ulang pemberian insentif guru honor tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengungkapkan, jika APBD Kota Samarinda meningkat, pasti pihaknya berupaya untuk meningkatkan insentif guru.

Sehingga, ia meminta kepada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan hoaks di media terkait insentif guru yang dipotong, untuk tidak dibelokkan atau perlu ada klarifikasi.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membahas masalah intensif guru honorer tersebut.

Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas masalah tersebut. Sebab, Disdikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.

“Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang detail, karena saya belum tahu angkanya. Karena misalnya nanti saya ngomong dikurangi sekian, tapi angkanya muncul full kan gak bisa juga. Saya belum tahu pasti angka itu sebelum diketok DPRD dan TAPD,” jawab Asli Nuryadin.

Asli Nuryadin menjelaskan penerima insentif di Samarinda terdiri atas guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Dari total guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor di seluruh sekolah negeri (TK, SD, SMP, SKB/PLA) sebanyak 2.486 orang, 2.319 di antaranya sudah menerima insentif. Sisanya sebanyak 167 orang belum menerima insentif.

Kemudian untuk di sekolah swasta (PAUD/KB/TK/TPA/TPQ, SD, SMP, PKBM), total guru dan tenaga kependidikan sebanyak 4.164. GTK yang menerima intensif sebanyak 3.826 orang dan yang belum menerima sebanyak 336.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menegaskan, pihaknya akan terus mendorong dan mengupayakan agar insentif untuk guru maupun tenaga kependidikan tetap diberikan. Tidak dikurangi, apalagi dihapus.

“Perlu ada keberpihakan dari Pak Wali Kota untuk peningkatan SDM. Tidak melulu membangun infrastruktur,” ujar Puji Astuti.