Kuliah Gratis di Kaltim Makin Terbuka, Nilai Tinggi Bukan Prioritas
- Pemprov Kaltim membuka program Gratispol bagi seluruh warga untuk kuliah S1 hingga S3, tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun tinggi-rendahnya IP.
- Gubernur Rudy Mas’ud menyebut program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengangkat taraf hidup seluruh kelompok masyarakat Kaltim.
- Pemprov Kaltim meminta dukungan bupati, wali kota, serta elemen masyarakat agar Gratispol berjalan merata dan berdampak pada pendidikan serta kesejahteraan warga.
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program pendidikan Gratispol membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Berbeda dengan skema beasiswa yang umumnya mensyaratkan kondisi ekonomi atau prestasi akademik tertentu, program Gratispol disebut tidak membedakan latar belakang ekonomi maupun tinggi-rendahnya indeks prestasi (IP) penerima.
1. Masyarakat Kaltim memiliki kesempatan sama
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Jadi kalau di beasiswa selama ini, kita mengenal harus pintar dan harus miskin. Yang punya surat miskin dan IP-nya tinggi baru diberikan beasiswa,” kata Rudy dalam akun IG Pemprov Kaltim, Senin (24/8/2026).
Menurut Rudy, melalui Gratispol, seluruh masyarakat Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi, tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun capaian akademik.
“Tapi kali ini, Gratispol kita tidak mengenal itu. Artinya, baik miskin maupun kaya, IP-nya tinggi maupun rendah, semua bisa mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah di perguruan tinggi Kaltim dari jenjang S1, S2 hingga S3,” ujarnya.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat Rapat terkait batas wilayah IKN di Kemendagri (IDN Times/istimewa) Rudy menegaskan, kebijakan tersebut menjadi upaya Pemprov Kaltim untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memperkuat kualitas SDM melalui jalur pendidikan.
Ia menyebut program tersebut ditujukan bagi seluruh masyarakat Kaltim tanpa membedakan latar belakang suku maupun kelompok.
“Upaya kita ini tentu saja untuk mengangkat harkat dan martabat etnis Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, dan seluruh warga Kaltim tanpa terkecuali. Inilah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik,” katanya.
3. Kepala daerah diminta kawassal Gratispol
Program Gratispol akan mulai dijalankan Juli 2025. (Dok. Disdikbud Balikpapan) Rudy menilai pemerataan akses pendidikan tidak dapat dilakukan Pemprov Kaltim seorang diri. Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program Gratispol.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah penting agar program prioritas tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap program-program prioritas disupport kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat. Para bupati, wali kota, dan elemen masyarakat bersama Pemprov Kaltim memajukan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat melalui jalur pendidikan,” pungkasnya.
