250 Tenaga Honorer PPU Terancam Tak Dapat Subsidi Gaji dari Pemerintah

2. Sekitar 250 THL PPU tidak aktif bahkan belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Dibeberkannya, jumlah THL yang tidak aktif bahkan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 250 orang, dari total 4 ribu THL se-PPU yang bekerja di instansi lingkungan pemerintah kabupaten PPU.

“Kami memperkirakan mencapai kurang lebih 250 THL yang tidak mendapatkan manfaat dari program bantuan subsidi gaji dari pemerintah di tahun 2020 ini. Para THL tersebut berasal dari kelurahan dan beberapa SKPD sedangkan untuk kecamatan semua telah aktif dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut,” tuturnya.

Untuk diketahui, ungkap Suhardi, THL yang belum terdaftar atau aktif dalam kepesertaan BPJS tersebut masih berpeluang mendapatkan bantuan subsidi gaji dari pemerintah tahun depan, karena program ini kembali dilakukan pada 2021 sebagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat bencana nonalam COVID-19.

3. Sekitar 42 ribu lebih tenaga kerja asal PPU terdaftar sebagai calon penerima bantuan gaji

“Saat ini berdasarkan data yang kami peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan  Balikpapan jumlah total tenaga kerja yang terdaftar sebagai penerima bantuan mencapai 140.584," katanya.

Ia melanjutkan, "Sekitar kurang lebih 42 ribu lebih atau 30 persen diantaranya asal PPU yang bekerja di perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lingkungan Pemkab PPU," katanya.

Sementara, besar bantuan yang diberikan sejumlah Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Bantuan diberikan dalam dua tahap atau Rp1,2 juta setiap kali penyaluran.

Untuk penyerahan permohonan bantuan dilakukan sejak awal tahun hingga Selasa, 15 September lalu. Data diterima dan dilakukan verifikasi secara berjenjang oleh BPJS Ketenagakerjaan, verifikasi oleh perbankan, lalu diverifikasi lagi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker.) Apabila semua proses berjalan tanpa masalah maka anggaran bantuan langsung dikirim ke rekening masing-masing tenaga kerja.   

“Dalam hal ini kami di Disnakertrans PPU hanya menyampaikan sosialisasi serta edukasi ke badan usaha atau perusahaan serta kepada tenaga kerja terkait program bantuan subsidi gaji dari pemerintah tersebut,” pungkasnya.