PHKT Setuju Verifikasi Ulang Nelayan PPU Terdampak Proyek Rig Seturian

2. Syarat nelayan yang mendapatkan kompensasi, harus mengacu peraturan pemerintah

Usman menegaskan, persyaratan masyarakat nelayan yang mendapatkan kompensasi, harus mengacu peraturan pemerintah dan peraturan menteri perikanan dan kelautan. Jadi mereka harus benar - benar nelayan.

"Oleh karena itu terkait masalah verifikasi nelayan petugas paling terdepan adalah Diskan (Dinas Perikanan) PPU. Sedangkan dugaan pencemaran ranahnya di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sebagai instansi yang membidanginya. Personel di Tim itu sudah cukup kuat, tetapi kalau ada perubahan atau penambahan perwakilan dari masing - masing desa silahkan disampaikan," tukasnya.

Menurutnya, persoalan kompensasi untuk nelayan di Kelurahan Waru, dan Desa Sesulu, serta Kelurahan Tanjung Tengah sudah tak ada masalah. Sementara Timsus akan fokus pada nama-nama nelayan di Desa Api-Api.

Sementara itu Usman juga menuturkan, untuk besaran kompensasi akan disampaikan  oleh pihak PHKT.

3. Karena ada nelayan tidak terakomodir sehingga perlu diverifkasi ulang.

Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin menilai tim yang dibentuk hari ini merupakan penegasan dari tim yang terbentuk sebelumnya, karena ada nelayan tidak terdata sebagai penerima kompensasi atau bantuan dari PHKT lalu, sehingga perlu diverifkasi ulang.

"Saya minta tim harus lebih memfokuskan tugasnya, sebab jika dikembangkan persoalan ini tidak akan pernah selesai. Kita kan mencari jalan keluar antara nelayan yang kena dampak dan PHKT selaku pelaksana kegiatan proyek Rig Seturian itu," tandasnya.