TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Wali Kota Balikpapan Protes Rencana Penghapusan IMB 

Kebijakan omnibus law akan merugikan daerah

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi (IDN Times/Maulana)
Verified
Muhammad Maulana

Balikpapan, IDN Times - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta agar Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dalam rencana penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Omnibus Law.

Hal itu disampaikan terkait rencana penghapusan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rencana peraturan tersebut, yang dapat berpotensi terhadap hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar dalam rencana penyusunan aturan tersebut, daerah juga dilibatkan," kata Rizal ketika diwawancarai wartawan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (31/12).

Baca Juga: Proyek Molor, Pemkot Balikpapan akan Sanksi Sepuluh Kontraktor 

1. Balikpapan berpotensi kehilangan PAD hingga Rp20 miliar

Pexels/Startup Stock Photos

Rencana pemerintah pusat menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan berdampak pada kondisi keuangan di daerah.

Rizal menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana penghapusan IMB oleh Pemerintah Pusat.

"Saya sudah ketemu Mendagri, minta agar daerah dilibatkan, karena kebijakan itu berdampak ke daerah dengan hilangnya potensi pendapatan," ujarnya.

Dari kebijakan penghapusan IMB tersebut, Kota Balikpapan berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah mencapai Rp20 miliar per tahun.

"Dalam menyusun kebijakan, kami minta kondisi di daerah juga diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi daerah. Kami tidak ingin seperti dulu, ketika Izin Gangguan dihapus, kita di daerah akhirnya kehilangan banyak potensi pendapatan," ungkapnya.

 

2. Penghapusan IMB akan menimbulkan efek domino di daerah

Pixabay

Rencana penghapusan IMB dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Omnibus Law merupakan kebijakan pemerintah untuk pemangkasan proses birokrasi terhadap perizinan.

Hal itu dilakukan untuk potensi investasi, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemangkasan birokrasi, dengan penghapusan IMB tersebut dinilai juga akan menimbulkan efek negatif bagi daerah yang selama ini mengandalkan pemasukan dari pajak pengurusan IMB. Daerah akan kehilangan salah satu potensi pendapatan daerah yang cukup besar.

Menurut Rizal, penghapusan IMB akan menimbulkan efek yang cukup besar terhadap potensi pendapatan asli daerah. 

"Kebijakan itu tentunya akan menimbulkan efek domino ke pusat, tuntutan kami (daerah) ke pusat juga akan meningkat, karena kami merasa dirugikan dengan hilangnya potensi pendapatan," jelasnya.

Baca Juga: KPU Balikpapan: Lelang Logistik Bekas Pemilu 2019 Ditunda 

Topik:
balikpapan
Kalimantan Timur
imb
omnibus law
perppu
Berita Terkini Lainnya

Kaltim Menarik Minat Investasi dengan Kehadiran IKN

Delapan WNA Vietnam Ditahan Kejari Samarinda atas Tuduhan Keimigrasian

Truk Seruduk Gedung Lokasi Resepsi Pernikahan di Balikpapan

Warga di Tanjung Tengah Diamankan Polres PPU karena Menyimpan Sabu 

Ganja dalam Kue Coklat Kering Mengancam Warga Balikpapan

Praktik Jual Beli Kursi Sekolah Nihil di Banjarmasin 

OIKN Bertekad Turut Terkoneksi Gerakan Global Tujuan SDGs

Korban Penganiayaan di Bukit Subur PPU Pertanyakan Sajam Tersangka

Pemkot Banjarmasin Ingatkan Penggalangan Dana Harus Berizin

BBT Inventarisasi Penguasaan tanah Bandara VVIP dan Jalan Tol