Anggaran Tak Tepat Waktu, Pemprov Kaltim Terancam Sanksi Kemendagri
Suasana rapat Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Kaltim beberapa waktu lalu (IDN Times/Anjas Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Menghindari sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sepakat akan tandantangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim Tahun 2021 pada 30 November mendatang.
"Kita sepakat hari Senin, 30 November 2020 sudah kita tandatangani KUA-PPAS," ungkap Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK kepada IDN Times usai rapat bersama TAPD Provinsi Kaltim, Selasa (24/11/2020) malam.
1. Pemprov Kaltim tetap upayakan dua usulan proyek Multi Years Contract.
Muhammad Sa'bani, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim/ (Instagram Pemprov Kaltim)Di sisa waktu, sebelum penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Pemprov Kaltim akan berkonsultasi langsung ke Kemendagri perihal usulan penganggaran dua proyek MYC di Balikpapan dan Samarinda.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sa'bani menegaskan pihaknya baru akan berkonsultasi Kemendagri RI, pada Kamis (26/11/2020) besok.
"Kita akan konsultasi tekait MYC itu, sekalian kami konsultasi soal waktu persetujuan KUA-PPAS yang lewat dari 30 November bagaimana," katanya.
Baca Juga: Keluhan Millennial Samarinda soal Banjir yang Tak Bisa Dituntaskan
2. Nasib usulan MYC ada di Kemendagri, Fraksi PKB angkat bicara.
Ilustrasi Kota Balikpapan (IDN Times/Mela Hapsari)Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin yang sebelumnya lebih dulu sempat menemui Kemendagri menegaskan, pihaknya akan patuh, apapun hasil konsultasi Pemprov Kaltim ke Kemendagri.
Bila nantinya Kemendagri tidak mempermasalahkan usulan MYC itu, maka proyek gedung baru RSUD AWS Samarinda dan flyover Balikpapan, akan masuk di program APBD Kaltim 2021 mendatang.
"Apapun hasilnya, bila Mendagri mendukung atau memperbolehkan, langsung masuk dalam KUA-PPAS. Tapi kalau Mendagri menolak dengan berbagai alasan berarti kan batal," jelasnya.
3. Pemprov terancam sanksi penundaan gaji dan pemotongan DAK, DAU, dan DBH.
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim (IDN Times/Anjas Pratama)Berdasarkan aturan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 dan 21 tahun 2017 mewajibkan pemerintah mengesahkan anggaran tahun berikutnya maksimal tanggal 30 November 2020.
Pemprov Kaltim harus segera mengeluarkan keputusan menjelang batas akhir yang diberikan pemerintah pusat. Sebab jika tidak segera disahkan, bakal ada sanksi dari Kemendagri. Sanksi tersebut tidak hanya penundaan gaji di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim namun ada sanksi lain yang mungkin saja diberikan seperti pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Bagi Hasil (DBH) untuk anggaran tahun depan.
"Untuk besarannya tergantung dari Kementerian. Yang jelas bakal ada pemotongan DAK dan DBH," ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
Baca Juga: Soal Sekolah Tatap Muka, Disdik Samarinda Masih Mengatur Siasat