Comscore Tracker

Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke Depan

Masyarakat dihimbau dukung kebijakan nasional

Penajam, IDN Times - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyiapkan perencanaan operasi pengamanan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk satu tahun ke depan. Pemerintah sudah menetapkan lokasi IKN di Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) - Samboja Kutai Kartanegara (Kukar). 

“Kami dari Polda Kaltim setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN disahkan di mana informasinya hari ini dilakukan maka, kami telah menyiapkan rencana operasi pengamanan IKN satu tahun ke depan,” tegas Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Pol Imam Sugianto kepada awak media usai meninjau tiga titik kawasan IKN, Selasa (18/1/2022).

1. Kapolda tinjau tiga titik lokasi fasilitas IKN

Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke DepanKapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto (IDN Times/Ervan)

Dikatakannya, hari ini dirinya bersama Plt. Bupati PPU Hamdam telah meninjau tiga titik  lokasi fasilitas IKN, yakni pembangunan Bendungan Semoi Sepaku, titik nol geodesi, dan terakhir berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Alhamdulillah mudah-mudahan progresnya sudah on the track atau berjalan. Kami dari Polda Kaltim menunggu pengesahan RUU IKN tersebut di mana informasi hari ini disahkan jadi UU melalui rapat paripurna DPR RI,” tuturnya.

Ia menambahkan, Polda Kaltim menunggu arahan dari Presiden RI Joko Widodo soal teknis pengamanan lokasi IKN satu tahun ke depan. 

Baca Juga: Vaksinasi Anak, Kapolda Kaltim Tinjau SDN di Sepaku PPU 

2. Petakan kerawanan-kerawanan saat pembangunan IKN

Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke DepanPresiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Imam mengatakan, Polda Kaltim sudah melakukan pemetakan potensi kerawanan mungkin bisa terjadi di lokasi IKN. Ia mengharapkan agar potensi kerawanan tersebut tak muncul selama proses pembangunan IKN. 

Meskipun di sisi lain, Polda Kaltim sudah siap dalam mengantisipiasi. 

“Manakala aktivitas kegiatan pembangunan IKN mulai meningkat sudah kita lakukan petakan kerawanan-kerawanan. Mudah-mudahan tidak ada, karena sampai sejauh ini berdasarkan informasi dari intelijen belum ada gangguan tetapi jika muncul kita sudah siap mengatasinya,” tukas Kapolda.

Ia mengimbau dan mengajak masyarakat dukung serta ikuti kebijakan nasional dan pemerintah pusat. Khususnya dalam menyukseskan rencana pembangunan IKN. 

“Ayo sama-sama kita dukung, sukseskan dan lancarkan semua rencana pembangunan IKN di PPU,”pungkasnya.

3. Pemkab dan masyarakat PPU sambut baik telah disahkannya UU IKN oleh DPR RI

Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke DepanKapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto dan Wabup PPU, Hamdam disambut murid SDN IKN di Sepaku (IDN Times/Ervan)

Pada kesempatan itu, Plt Bupati PPU Hamdan mengatakan, masyarakat menyambut baik pengesahan RUU IKN oleh DPR RI. Sudah jelas bahwa pemerintah pusat memang serius memindahkan ibu kota negara ke PPU dengan nama Ibu Kota Nusantara. 

“Kita sambut baik pengesahan UU IKN tersebut. Bahkan dalam rangkaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan Alhamdulillah berjalan lancar. pada kesempatan hari ini saya bersama Bapak Kapolda juga mengunjungi beberapa fasilitas pendukung IKN tadi kelihatannya semua berjalan sesuai dengan progres direncanakan,” sebutnya.

Ia berharap, mudah-mudahan setelah disahkannya UU IKN itu, intensitas pembangunan infrastruktur IKN semakin giat juga semakin tinggi. Harapannya agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 78 Tahun 2024 mendatang bisa digelar di lokasi IKN. 

4. Jaga Kamtibmas harus dilakukan bersama-sama agar lebih maksimal

Polda Kaltim Siapkan Operasi Pengamanan IKN, Setahun ke DepanIr. H. Hamdam (IDN Times/Ervan)

Dikatakannya, terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Polri memang harus dilakukan bersama-sama masyarakat agar lebih maksimal.

“Kita harus kerja bareng dengan Polri, bahkan sebelum pulang tadi Bapak Kapolda  menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan masyarakat adat, saya pikir itu sudah bagian dari upaya kita untuk terus menjaga kondusifitas wilayah, sehingga kawan-kawan khususnya masyarakat adat tidak merasa ditinggalkan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait munculnya masalah agraria pasca ditetapkan UU IKN tersebut, menurutnya di tahap awal mungkin belum ada, karena pembangunan di lokasi KIPP berada di wilayah konsesi jadi mungkin relatif agak aman,

“Namun tahap berikutnya dalam pengembangannya mungkin itu betul-betul kita diskusikan bersama, bagaimana mencari solusi-solusi karena terdapat beberapa titik wilayah bersinggungan dengan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: Resmi Plt Bupati PPU, Ini Fokus Kebijakan akan Dilaksanakan Hamdan

Topic:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya