Wow! Andi Harun Kandidat Kepala Daerah Terkaya di Pilkada Samarinda
Ilustrasi Pilkada Serentak (IDN Times/Arif Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Kontestasi pemilihan wali kota/wakil wali kota Samarinda tinggal hitungan bulan. Sebelum melangkah ke pesta demokrasi, para kandidat wajib melaporkan harta kekayaan sebagai syarat untuk turut dalam Pilkada Samarinda 2020. Dan itu sudah tertuang di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada. Lalu siapa kandiat paling tajir di Kota Tepian?
Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), nama Andi Harun duduk di urutan pertama. Dia merupakan peserta terkaya dibanding kandidat lainnya.
Politisi gaek Kaltim ini melaporkan harta kekayaan sebesar Rp24,97 miliar. Menyusul Zairin Zain dengan Rp16,58 miliar dan terakhir Muhammad Barkati Rp8,02 miliar. Sementara calon wakil kepala daerah dengan harta terbanyak dipunyai Darlis Pattalongi Rp6 miliar, kemudian Sarwono Rp2,41 miliar, terakhir Rusmadi Rp1,86 miliar. Rata-rata harta terbesar para calon kepala daerah berasal dari properti.
“Susunan LHKPN itu apa adanya. Tak ada rekayasa,” terang Andi Harun saat dikonfirmasi pada Rabu (30/9/2020) siang.
1. Tak semua harta kekayaan dalam bentuk tunai
Andi Harun, kandidat wali kota Samarinda (IDN Times/Yuda Almerio)Dalam politik fondasi finansial yang kuat itu penting. Andi Harun pun tak menampik hal tersebut. Pasalnya saat kampanye nanti, peran rupiah begitu krusial. Semua memerlukan biaya. Paling sederhana tentu saat adakan pertemuan dengan para pendukung. Tak mungkin tanpa makanan dan minuman. Dengan kondisi keuangan yang sehat, apakah kandidat Andi Harun-Rusmadi menjadi pasangan terkuat dalam Pilkada Samarinda dibandingkan calon kepala daerah lainnya?
“Gak semuanya dalam bentuk tunai itu. Namun yang perlu dipahami, penentu kemenangan (di pilkada) bukan duit. Paling fundamental dalam proses electoral itu kemauan rakyat,” sebutnya.
Baca Juga: Waduh, Puluhan Surat Hasil Rapid Test Abal-abal Ditemukan di PPU
2. Biaya kampanye makin ditekan semenjak pandemik virus corona
Kampanye yang dilarang selama pandemik COVID-19 (IDN Times/Sukma Shakti)Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim ini pun membeberkan mengenai biaya kampanye yang sudah ludes selama enam bulan. Totalnya hanya Rp2,3 miliar. Anggaran tersebut sudah ditekan, normalnya bisa mencapai Rp7 miliar.
Paling banyak keluar rupiah ketika deklarasi Andi Harun-Rusmadi pada 24 Februari 2020 lalu. Saat itu sebanyak Rp800 juta lebih dihabiskan. Andi harun menyebut wajar, sebab pihaknya mendatangkan artis untuk hibur warga. Itu sebelum pandemik virus corona atau COVID-19. Setelah wabah menyerbu, biaya kampanye makin ditekan karena pertemuan tatap muka bersalin kampanye offline alias via daring.
“Kami memang maksimalkan via offline. Tatap muka hanya 20 persen” aku Andi.
3. Pilkada tak melulu soal uang, penentu kemenangan ada di tangan masyarakat
ilustrasi politik uang (perludem.org/istimewa)Fenomena politik uang juga karib berdampingan dengan pilkada. Politik duit bertransformasi menjadi salah satu patologi demokrasi elektoral di Indonesia. Efektif bekerja dengan suasana psikologis pemilih yang belum memiliki literasi kritis menentukan pemimpin pilihan.
Dan fakta itu telah diteliti lewat riset politik UGM Jogjakarta bekerjasama dengan Coral Bell School of Asia Pasific Affairs di Australian National University (ANU) pada 2016 lalu. Disimpulkan bahwa Politik Indonesia erat kaitannya dengan uang. Meski demikian Andi Harun menolak tesis tersebut. Sebab dalam pilkada itu tak melulu soal duit. Penentu kemenangan atau raih suara terbanyak pun bukan rupiah tapi rakyat.
“Daulat rakyat lah yang memegang peranan penting,” tutupnya.
Baca Juga: Hipmi Samarinda Sebut Pemerintah Tak Adil dengan Penutupan Citra Niaga
Baca Juga: Tak Bayar Pajak, Pengusaha BBM di Samarinda Terancam Bui Enam Tahun
