Kemendag Genjot Rasio Kewirausahaan Nasional Capai 4 Persen pada 2029
- Jiwa kewirausahaan harus tumbuh sejak dini
- Skema waralaba dorong wirausaha baru
- STPW jadi syarat mutlak waralaba
Balikpapan, IDN Times – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional dari 3,4 persen menjadi minimal 4 persen pada tahun 2029. Target ini dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong Indonesia menuju status negara maju.
“Baru 3,4 persen. Kita dorong agar naik menjadi 4 persen, seperti negara-negara maju lainnya,” ujar Direktur Bina Usaha Perdagangan Kemendag, Septo Soepriyatno, pada pameran bisnis nasional Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2025 di BSCC Dome, Balikpapan, Jumat (20/6/2025).
Untuk mewujudkan target tersebut, kata Septo, pemerintah menjalankan strategi kolaboratif melalui pendekatan pentahelix, melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan pemerintah itu sendiri.
Septo menjelaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi dilakukan melalui program inkubator bisnis di kampus-kampus. Sementara dari sisi komunitas, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah organisasi wirausaha.
“Komunitas-komunitas ini kami harapkan bisa menggerakkan lebih banyak wirausaha baru, bahkan lebih aktif daripada pemerintah sendiri,” katanya.
Pemerintah daerah juga diminta ambil bagian. “Tidak bisa hanya pemerintah pusat. Dinas perdagangan, koperasi, UMKM di daerah harus punya visi yang sama,” ujarnya.
1. Jiwa kewirausahaan harus tumbuh sejak dini
Upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan tidak berhenti di perguruan tinggi. Septo menyebut, penguatan karakter wirausaha harus dimulai sejak usia remaja melalui program pendidikan di sekolah.
“Sekarang sudah ada program Sekolah Merdeka, siswa SMP dan SMA diajak mengerjakan proyek. Ini bagian dari pembentukan mental wirausaha sejak dini,” ujarnya.
2. Skema waralaba dorong wirausaha baru
Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk memacu lahirnya pengusaha baru adalah melalui skema waralaba (franchise). Menurut Septo, model ini menjadi langkah awal yang efektif bagi calon pengusaha pemula yang belum memiliki pengalaman bisnis.
“Skema ini membantu mereka memulai usaha dengan sistem yang sudah terbukti. Tapi tentu saja ada standar yang harus dipenuhi, terutama soal lokasi usaha,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya feasibility study atau studi kelayakan lokasi yang dilakukan oleh pihak pemberi waralaba (franchisor). “Jangan sampai usaha fotokopi dibuka di tengah sawah,” ujarnya berseloroh.
3. STPW jadi syarat mutlak waralaba
Lebih lanjut, Septo menyoroti masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan istilah waralaba tanpa memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang sah. Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah franchise tanpa STPW bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024.
“Kami mengimbau media dan masyarakat untuk selalu mengecek legalitas bisnis yang mengklaim sebagai waralaba. STPW itu wajib,” tegasnya.
Menurutnya, untuk mendapatkan STPW, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti telah beroperasi minimal tiga tahun, mencatatkan keuntungan selama dua tahun terakhir, memiliki sistem bisnis yang terstandarisasi, serta mengantongi sertifikat kekayaan intelektual atas merek usahanya.
“Prosesnya memang panjang, tapi kami siap melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi franchisor resmi,” tutupnya.
