Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, kasus korupsi terjadi turut mempengaruhi level penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Sejumlah kasus korupsi terjadi di Kabupaten PPU di antaranya menjerat Bupati Abdul Gafur Mas'ud hingga penggunaan kepala desa setempat. 

“Kasus korupsi hingga berlanjut ke pengadilan hukum dan telah inkracht di PPU ini tentu menjadi pertimbangan kami,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu, Rabu (14/12/2022). 

BPKP menandatangani kesepakatan tentang pengembangan manajemen di PPU. 

1. Kemungkinan PPU tidak masuk dalam level 3

Bupati PPU Hamdam dan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu foto bersama usai penandatangan nota kesepakatan Rabu , 14/12/2022 (IDN Times/Ervan)

Hasoloan mengatakan, kasus korupsi otomatis mempengaruhi penilaian terhadap Pemkab PPU. Salah satunya, tidak masuk dalam level kapabilitas 3.  

Adapun indikatornya pertimbangan itu sudah jelas yakni kasus korupsi yang terjadi di PPU hingga proses penyidikan kasusnya. 

Ia pun memperkirakan, penilaian PPU berada di atas level 2. 

Kegiatan BPKP Kaltim dan PPU, menurut Hasoloan, agar Pemkab PPU memiliki gambaran dalam pengelolaan risiko selama menjalankan fungsinya. 

2. Pejabat di PPU juga diminta membenahi kinerja internal

Editorial Team

Tonton lebih seru di