Diduga Dikiminalisasi, Aktivis Serukan Aksi Bela Misran Toni di Paser

Menurutnya, para aktivis mendesak majelis hakim membebaskan Misran Toni dari segala tuntutan. Mereka juga sejak awal menolak proses hukum yang berjalan, mulai dari tahap penyidikan di Polda Kaltim, Polres Paser, hingga pemberkasan di Kejaksaan Negeri Paser.

Buyung menilai penetapan Misran Toni sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tokoh adat Dayak Russel (60) dan korban luka Anson mengandung kejanggalan. Ia menduga Misran hanya dijadikan korban kriminalisasi dalam kasus tersebut.

Peristiwa itu bermula dari penyerangan posko warga di Muara Kate, Kabupaten Paser, pada November 2024. Serangan oleh orang tidak dikenal tersebut terjadi di tengah penolakan warga terhadap aktivitas hauling batu bara di wilayah mereka.

Dalam insiden itu, Russel meninggal dunia, sementara Anson mengalami luka berat. Hingga kini, pelaku penyerangan disebut belum terungkap.

Proses penyidikan kasus ini berlangsung cukup lama, hampir tujuh bulan, sebelum akhirnya Misran Toni ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pembunuhan berencana. Padahal, Misran diketahui merupakan salah satu tokoh yang aktif menolak aktivitas hauling batu bara di Muara Kate, serta memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Aktivis lingkungan menilai terdapat indikasi kejanggalan dalam proses hukum tersebut.

Konflik antara warga dan aktivitas hauling batu bara di kawasan Batu Kajang dan Muara Kate telah berlangsung sejak akhir 2023. Penolakan warga terus menguat seiring kondisi jalan yang rusak parah serta meningkatnya risiko kecelakaan.

Sejumlah peristiwa yang memperkuat penolakan warga antara lain:

• Mei 2024, seorang ustaz bernama Tedy meninggal dunia di Songka, diduga akibat tertabrak truk hauling.

• Oktober 2024, Pendeta Veronika meninggal di Marangit setelah truk batu bara gagal menanjak.

• November 2024, posko warga di Muara Kate diserang, menyebabkan Russel tewas dan Anson luka berat.

• Juni 2025, warga menyita sekitar 50 truk hauling berpelat Kalimantan Selatan yang melintasi jalan negara di Muara Kate.

Aksi warga tersebut dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan pembiaran pelanggaran hukum. Pasalnya, aktivitas hauling di jalan umum disebut melanggar Peraturan Daerah Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 serta Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Dukungan terhadap warga juga datang dari berbagai kalangan, baik lokal maupun nasional. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bahkan sempat mengunjungi posko warga dan berjanji akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat.

Namun, sejumlah pihak menilai penetapan Misran Toni sebagai tersangka justru menjadi antiklimaks dalam penanganan kasus tersebut, bahkan dianggap sebagai bentuk pengalihan isu dari pelaku utama yang hingga kini belum terungkap.