Balikpapan, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) mengusut dugaan korupsi dalam kasus penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan administrasi umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan pada tahun anggaran 2019-2020.
"Berdasarkan dugaan sementara, total kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar yang diduga disalahgunakan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Slamet Riyanto dilaporkan Antara, di Balikpapan, Sabtu (20/1/2024).
Slamet menyebutkan bahwa saat ini tiga pihak dari KPU, termasuk beberapa anggota komisioner, mantan pegawai KPU, dan pejabat keuangan, sedang dalam penyelidikan oleh Kejari Balikpapan.
"Mereka akan menjalani pemeriksaan di Kejari Balikpapan," tambahnya.
Jika terbukti ada tindak pidana, status kasus ini akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut.
"Langkah ini diambil untuk menetapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerugian negara ini," jelas Slamet.
Namun, Kejari Balikpapan berusaha agar proses hukum ini tidak menghambat kinerja KPU Balikpapan, terutama karena KPU sedang menghadapi berbagai tahapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung serentak pada 14 Februari mendatang.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung kesuksesan pemilu 2024. Oleh karena itu, kami akan memastikan agar kasus ini tidak mengganggu kinerja KPU, dan kami akan mengatur ritme penanganan kasus ini," ungkapnya.
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kejari Balikpapan dalam menangani dugaan penyimpangan dalam administrasi umum KPU Balikpapan tahun anggaran 2019-2020.
"Saya berharap agar kasus ini dapat segera terungkap dan tidak berlarut-larut," tambahnya.
Thoha juga mengakui bahwa dia tidak mengetahui secara pasti kronologis dugaan penyelewengan dana hibah, dan telah sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan yang bertanggung jawab atas penyelidikan.
"Semua yang terkait dengan keuangan telah dimintai keterangan, karena prosesnya melibatkan keuangan. Saya sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Balikpapan," kata Thoha.