JATAM Kritik Rencana Pemanfaatan Air dari Kolam Bekas Tambang
Samarinda, IDN Times – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mendorong pemanfaatan lubang bekas tambang (void) sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Wacana ini disebut sebagai salah satu upaya menghadapi ancaman perubahan iklim dan kekeringan.
Rudy berharap air dalam void dapat diolah menjadi air bersih yang pemanfaatannya dikerjasamakan dengan perusahaan daerah.
Wacana tersebut mendapat kritik tajam dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim. Dinamisator JATAM Kaltim, Judika, menyebut kebijakan itu sebagai “logika sesat” yang justru mengorbankan masyarakat dua kali lipat akibat daya rusak industri tambang.
1. JATAM : void mengandung zat berbahaya
Judika menegaskan, berdasarkan riset JATAM di 17 lokasi void tambang, 15 di antaranya terbukti mengandung zat berbahaya dan beracun. Kandungan berbahaya itu antara lain aluminium, besi, mangan, dan tingkat pH yang merusak ekosistem.
Ia menilai jika air void dikonsumsi, risiko yang mungkin timbul meliputi penyakit kronis seperti kanker, gangguan ginjal, kerusakan saraf, gangguan reproduksi, bahkan kematian dini.
“Menurut kami itu logika sesat yang ditampilkan oleh pengurus negara dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur,” tegas Judika.
Ia menjelaskan, hasil uji laboratorium yang dilakukan JATAM pada 20–25 September 2025 menunjukkan sampel air void berbau menyengat, keruh, dan bersuhu 28 derajat celcius. Hasil riset ini juga dipaparkan dalam buku Hungry Coal, yang mengungkap dampak buruk tambang batubara terhadap tanah dan air.
Selain itu, JATAM juga menyinggung hasil analisis kualitas air Sungai Karang Mumus (SKM) yang tercemar akibat limbah domestik dan industri. Rendahnya kadar oksigen terlarut serta tingginya angka BOD, COD, dan Coliform menunjukkan beban pencemaran organik dan kontaminasi tinja yang berisiko menimbulkan penyakit bawaan air.
“Bahaya dari air void mungkin tidak langsung terlihat. Paparannya bisa muncul beberapa tahun setelahnya,” jelas Judika.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah memanfaatkan air void sama saja dengan meracuni warga untuk kedua kalinya.
2. Proyek "cuci dosa" negara
Menurut JATAM, wacana gubernur adalah bentuk “cuci dosa” negara yang gagal menekan perusahaan tambang menutup lubang bekas galian sesuai dokumen reklamasi.
“Negara justru meracuni dua kali kehidupan masyarakat,” ujar Judika.
Ia mendesak agar pemerintah menegakkan aturan, memaksa perusahaan menutup void, melakukan reklamasi, dan memulihkan ruang hidup masyarakat.
“Artinya kami sangat berharap adanya ketegasan dan tanggung jawab dari pemerintah baik daerah maupun pusat selaku pengurus negara untuk menekan para pengusaha agar bertanggung jawab,” tutupnya.
3. Gubernur dorong pemanfaatan void
Gubernur Rudy Mas’ud mendorong pemanfaatan void untuk keperluan masyarakat. Ia mencontohkan kawasan void Berau Coal yang memiliki kapasitas sekitar 100 juta meter kubik, diproyeksikan bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat, sekaligus budidaya ikan air tawar.
“Di Berau ini, baru tercukupi sekitar 57 persen kebutuhan air bersih. Artinya masih ada 43 persen warga yang belum menikmatinya,” ujarnya.
Pada 5 September 2025, Rudy juga meninjau rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Void Indominco di Kutai Timur. SPAM ini ditargetkan memproduksi air baku dengan kapasitas 250 liter per detik, yang akan membantu kebutuhan air bersih warga Bontang, Kutim, dan Kukar. Rudy menargetkan distribusi air bersih dari Void PT Indominco Mandiri bisa dilakukan pada Desember 2025.
“IMM memberi contoh yang sangat baik untuk penyediaan air bersih. Bagaimana CSR mereka nantinya bisa dinikmati masyarakat Bontang, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Rudy optimistis program ini bisa menjadi pilot project yang layak ditiru oleh perusahaan tambang lainnya di Kaltim, demi memperluas akses air bersih yang saat ini baru bisa dinikmati sekitar 54 persen penduduk.
