Kabar Gembira! Pajak Kendaraan di Kalbar Dapat Diskon hingga 50 Persen
Pontianak, IDN Times - Untuk meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali meluncurkam program keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.
Program ini berlaku mulai dari 30 Juni hingga 20 Desember 2025 mendatang. Terdapat delapan jenis keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor yang diberikan Pemprov Kalbar melalui program ini.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor.
1. Berikut 8 jenis keringanan dan pembebasan pajak bermotor
Ada 8 jenis keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh Pemprov Kalbar, di antaranya adalah:
Bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB
Bebas pajak progresif
Diskon 5 persen bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo
Diskon 25 persen untuk pokok tunggakan PKB selama 4 tahun
Diskon 40 persen untuk tunggakan PKB selama 5 tahun
Diskon 50 persen untuk kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi masuk
Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua
Bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk tahun lalu dan sebelumnya.
Peraturan tersebut merupakan turunan dari kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Wujud pemprov Kalbar dukung pemulihan ekonomi masyarakat
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, M. Bari mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kalbar bersama Tim Pembina Samsat, yang terdiri dari Dirlantas Polda Kalbar dan Jasa Raharja, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak daerah yang menyumbang penerimaan penting bagi pembangunan,” kata Bari, Rabu (2/7/2025).
Namun demikiam disebut Bari, pihaknya menyadari bahwa tidak semua wajib pajak dapat memiliki wajiban perpajakan mereka secara tepat waktu, terutama di masa-masa sulit.
“Oleh karena itu, untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus memberikan keringanan bagi masyarakat, kami memberlakukan kebijakan ini,” tuturnya.
3. Upaya agar warga patuh wajib pajak
Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan, serta pemutakhiran data kendaraan bermotor di Kalbar.
“Melalui program ini kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya sebagai bentuk insentif fiskal tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan keseleraan dan kepatuhan wajib pajak mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan,” jelasnya.
Bari juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini.
“Kami mengimbau kepada seluruh warga Kalimantan Barat yang memiliki kendaraan bermotor agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.