Penajam, IDN Times - Polres Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) memeriksa sejumlah saksi sehubungan kasus pencurian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ada laporan pencurian monitor empat unit alat berat ekskavator setempat.
“Termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak tiga kali, namun hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku,” ujar Kapolres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Eka Bahalwan kepada IDN Times, Rabu (14/12/2022).
Hendrik mengatakan, para korban sudah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Sepaku. Kasusnya yang terjadi sepekan lalu. Empat monitor alat berat totalnya seharga Rp200 juta dicuri saat parkir di lokasi proyek IKN.
“Bisa saja disebabkan pekerja proyek tidak terlalu memperhatikan keamanan alat-alat kerja mereka. Kami menduga pelaku lebih dari satu orang,” tuturnya.
Oleh karena itu, keamanan dari internal proyek harus ditingkatkan dari pihak kepolisian hingga satuan pengamanan.
“Sebagai tindakan antisipasi dalam waktu dekat ini, kami segera mengumpulkan beberapa pekerja di IKN, agar mereka memperhatikan keamanan alat-alat kerja mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendrik menilai pihak pengelola proyek di IKN dianggap kurang terbuka inventarisasi asetnya. Sehingga menyulitkan Polri dan TNI dalam pengamanan.
“Itu yang membuat kita agak sedikit kesulitan, karena pengamanan dan keamanan alat kerja mereka tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja di sana, tetapi pemiliknya juga harus terlibat," sebutnya.
Sementara itu, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi menyatakan, pengamanan di lokasi IKN perlu memperoleh perhatian bersama.
“Kasus pencurian di kawasan IKN Nusantara itu, juga menjadi atensi kami di Kodim 0913/PPU," tegasnya.
Arfan mengatakan, metode pengamanan sebaiknya melibatkan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di IKN, kemudian juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak yang terlibat dalam kerja sama operasional (KSO).
"Harus didukung dari pihak samping, artinya dibantu oleh pihak yang sedang melaksanakan pekerjaan karena batas kemampuan kami dan anggota Polri," ucapnya.
Metode pola pengamanan salah satunya semua orang yang akan masuk ke wilayah pekerjaan proyek IKN harus didata secara internal oleh perwakilan pekerja.
“Sedangkan kami juga akan menerapkan pola yang sama yakni setiap personel TNI yang berpatroli, mencatat setiap kejadian yang ditemui, mulai dari waktu, hingga gambaran situasinya. Hal itu supaya lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.