Pemda Salurkan Rp771 Juta untuk Sembilan Parpol di PPU

Dibeberkannya, dana Banpol untuk sembilan Parpol tersebut sudah dilakukan penyalurannya pada Juli 2023 lalu secara keseluruhan. Di mana jumlahnya kurang lebih Rp771 juta.

“Proses pencairan terlebih dahulu harus menunggu berita acara pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebelum disalurkan ke masing-maisng Parpol,” terangnya.

Diungkapkannya, Parpol penerima adalah partai yang memiliki keterwakilan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019. Jumlah besara Banpol yang diterima pun berbeda, tergantung dari berapa banyak jumlah suara yang diterima dalam pemilu itu.

“Setiap satu suara pemilih dalam hasil Pemilu Legislatif dinilai sebesar Rp9.200, jadi tentu berbeda besaran anggaran yang diterima masing-masing parpol tergantung dari berapa banyak suara yang diperoleh,” jelasnya.

Dibeberkannya, adapun Parpol penerima dana Banpol terbesar diperoleh oleh Partai Demokrat, lalu disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), kemudian Partai Golongan Karya (Golkar) dan terkecil diterima oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Partai Demokrat mendapat Banpol terbesar dan terkecil diberikan kepada Perindo. Ini sesuai dengan jumlah suara sah hasil Pemilu Legislatif yang diperoleh tiap Parpol," urai Agus.

Untuk penggunaan anggaran Banpol, lanjutnya, sebesar 40 persen digunakan untuk biaya administrasi dan kesekretariatan partai sebesar sedangkan 60 persennya. Ini diperuntukan membiayai kegiatan kepentingan politik lainnya, misalnya pendidikan politik ataupun kaderisasi.

“Kami saat ini masih menunggu laporan penggunaan anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Bampol yang diperoleh masing-masing Parpol itu,” sebutnya.

Terkait dengan pelaksanaan sukses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, saat ini pihaknya mulai gencar menggelar beberapa kegiatan sosialisasi tentang Pemilu di 16 desa dan kelurahan se-PPU.

“Ke-16 desa dan kelurahan itu antara lain Desa Telemow di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Buluminung di Kecamatan Penajam, Kelurahan Waru di Kecamatan Waru dan Desa Labangka di Kecamatan Babulu," ujarnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, sebagai upaya pihaknya agar ada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mendatang, pasalnya Pemilu tahun 2019 lalu partisipasi pemilih di PPU dinilai masih rendah yakni dibawah 60 persen dari jumlah pemilih tetap yang ada ketika itu.

Menurutnya, rendahnya partisipasi pemilih di PPU disebabkan salah satunya karena warga tak menyempatkan waktu untuk melakukan pencoblosan, dengan alasan masih bekerja, padahal saat hari H pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kalau pun tidak libur, ada pengaturan waktu agar mereka masih bisa menggunakan hak suaranya melakukan pencoblosan. 

ia mencontohkan, seperti di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, di situ pemilihnya ada kurang lebih 3 ribu orang. Tetapi yang mencoblos tidak sebanyak itu, sebab mereka saat hari H sedang bekerja padahal itu diatur waktunya.

“Kami mencoba pada pemilu mendatang, menargetkan partisipasi pemilih PPU mencapai 80 persen setidaknya bisa lebih tinggi dari partisipasi pada Pemilu tahun 2019 lalu, meskipun ketika itu partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah telah mencapai sekitar 72 persen," pungkasnya.