Pernyataan Direktur di Kaltim tentang Kasus Korupsi di Perusda

08 Feb 2023, 20:00 WIB

Ilustrasi Korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Samarinda, IDN Times - Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) Edy Kurniawan menanggapi kasus korupsi menyeret dua mantan direktur pada perusda yang dipimpinnya.

Saat ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

"Saya prihatin dengan adanya penahanan terhadap pimpinan terdahulu dengan periode kepemimpinan 2013-2017, bahkan awalnya banyak orang yang mengira yang ditahan itu adalah direktur yang aktif saat ini," ujar Edy Kurniawan diberitakan Antara di Samarinda, Rabu (8/2/2023).

1. Manajemen baru tidak terlibat kasus korupsi ini

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Dia mengungkapkan, bahwa dirinya dan seluruh manajemen perusda yang saat ini aktif, tidak terlibat sama sekali atas kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak Rp25 miliar tersebut, sehingga ini untuk memperjelas berita yang selama ini beredar.

Lanjutnya, ada pun kegiatan bisnis yang dilakukan pemeriksaan dan fokus penyelidikan pada Kejati Kaltim tersebut bukan kegiatan bisnis yang berjalan, melainkan bisnis yang dilakukan pada masa periode direksi sebelumnya.

Dia menjelaskan, proyek pembangunan ruko kantor (rukan) The Concept Business Park oleh PT Multi Jaya Concept di atas lahan seluas sekitar 16.600 meter persegi, berdasarkan perjanjian menelan biaya Rp12 miliar, dengan perjanjian yang ditandatangani sejak 19 September 2014 dan berakhir pada 1 April 2016.

"Sampai saat ini tidak terdapat bangunan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) oleh LA dan Direktur PT Multi Jaya Concept oleh WT," katanya.

2. Kasus korupsi yang sedang ditangani kejaksaan

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Kemudian terkait proyek Man Power Supply for Admin Suport dan Man Power for Production, berdasarkan perjanjian dengan PT Royal Bersaudara dengan nilai Rp25 miliar, dari perjanjian pada 4 Juni 2014, keseluruhan modal kerja dibayarkan PT MMPH paling lambat Juni 2017.

"Namun sampai saat ini PT Royal Bersaudara tidak membayarkan modal kerja senilai Rp5.435.972.000 dan bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp7.483.281.100," terang Edy.

Dia juga memaparkan proyek Loa Janan pada 2014 pada lahan milik Pemprov Kaltim, merupakan proyek rencana untuk membangun warehouse dengan nilai Rp3.828.865.000 sampai saat ini belum tampak fisik bangunan.

3. Kerugian dana penyertaan modal

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Adapun terhadap kerugian negara tentu keseluruhan modal berasal dari dana penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2019 tentang PT MMPKT.

"Dari kasus yang terjadi, semoga dapat menegaskan seluruh piutang PT MMPKT segera melakukan pelunasan hutang, karena kerugian BUMD merupakan kerugian daerah," harapnya.

Edy menambahkan, terkait penyelidikan pada dua tahanan Kejati mantan Pimpinan PT MMPKT dan MMPH, diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.