Pogram Kaltim Steril Dianggap Tak Efektif? Ini Respons Gubernur Isran

08 Feb 2021, 18:20 WIB

Ilustrasi PPKM (ANTARA FOTO/Fauzan)

Samarinda, IDN Times - Pemberlakuan program Kaltim Silent atau Kaltim Steril tampaknya masih berlanjut hingga pekan depan. Beleid ini diambil karena penyebaran kasus virus corona atau COVID-19 di Kaltim terus melonjak tajam. Bahkan sepekan lalu dalam sehari sebanyak 900 lebih orang terkonfirmasi positif corona.

“Ini instruksi dan kebijakan pemerintah. Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi. Sebab, terjadinya penyebaran penularan sebab banyak masyarakat sering berkumpul di kerumunan,” kata Gubernur Kaltim, Isran Noor seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim pada Senin (8/2/2021) sore.

1. Gubernur Isran minta warga lebih bijak menyikapi program Kaltim Silent

Gubernur Kaltim Isran Noor (IDN Times/Haikal)

Kebijakan tersebut tertuang di dalam Instruksi Gubernur Kaltim No 1/2021 tentang Pengendalian, Pencegahan, Penanganan Wabah Pandemik COVID-19 di Kaltim. Ditandatangani Isran Noor pada 4 Februari 2021. Dan ditujukan kepada seluruh penggawa di daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Termasuk para camat, lurah, hingga kepala desa. Nantinya dalam pelaksanaan Kaltim Silent ini akan diawasi oleh aparat. Baik itu polisi, TNI hingga Satpol PP. Nah, salah satu poin yang bikin warga Benua Etam gamang adalah penerapan aktivitas di luar rumah setiap Sabtu dan Minggu, terhitung sejak 6 Februari 2021. Dan tempo implementasi aturan ini belum ditentukan. Meski demikian Isran meminta agar warga lebih bijak menyikapi instruksi tersebut. Pasalnya kebijakan itu tak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi demi masyarakat.

“Jadi, kami minta kebijakan ini bisa dipahami masyarakat. Mudah-mudahan instruksi ini bisa berjalan dengan baik. Dengan harapan tidak banyak masyarakat terpapar virus corona,” terang orang nomor satu di Kaltim itu.

2. Program berdiam diri di rumah dipercaya bisa menanggulangi penyebaran virus corona

Default Image IDN

Terpisah, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Muhammad Syafranuddin menerangkan, pihaknya sudah mengevaluasi aturan yang ada. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari DPRD, instansi vertikal, kepala daerah dan masyarakat. Semua masukan yang disampaikan selama ini termasuk lewat media sosial oleh masyarakat, menjadi pertimbangan sehingga tujuan program Berdiam di Rumah (PBD) bisa memberikan dampak langsung dalam pencegahan penularan virus corona di Kaltim.

“Saya sudah jalan-jalan ke pasar, objek wisata, cafe, serta acara pernikahan, rata-rata prokes dilanggar sementara di mal, tempat ibadah taat karena selalu diawasi petugas,” ungkapnya.

3. Panic buying terjadi karena warga tak menerima informasi dengan benar

Kepala Biro Humas Setprov Kaltim HM Syafranuddin (IDN Times/Yuda Almerio)

Mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim ini menambahkan, terjadinya aksi borong sembako warga di pasar tersebut sebenarnya sudah diprediksi sebelum aturan diumumkan. Dan menurutnya aksi akan lebih gawat lagi jika pemberitahuan diberikan jauh-jauh hari sebelumnya. Panic buying ini juga terjadi karena masyarakat juga tidak utuh dalam menyikapi kebijakan Pemprov Kaltim ditambah lagi dengan beragam informasi yang bertebaran di media sosial.

“Apa yang diputuskan pemprov semata-mata menghindari kerumuman masyarakat yang tidak melakukan prokes COVID-19 seperti cuci tangan, memakai masker,” pungkasnya.