PPU Susun RDTR Terintegrasi untuk Dukung Konektivitas IKN

Sebagai wilayah yang berperan sebagai gerbang IKN, RDTR Kabupaten PPU dirancang untuk mendukung kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, pariwisata bahari, serta kawasan perkotaan yang aman dari risiko bencana alam dan nyaman bagi masyarakat.

"RDTR ini harus mempertimbangkan keamanan dari bencana, kenyamanan sosial, budaya, ekonomi, serta keberlanjutan," jelasnya.

Zainal mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun RDTR untuk dua wilayah strategis, yaitu pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pelayanan transportasi. Wilayah Perencanaan (WP) yang ditetapkan dalam RDTR mencakup WP III Serambi Nusantara koridor Penajam-Petung dan WP IV Serambi Nusantara koridor Maridan-Riko-Sepan-Sotek.

Pemkab PPU berkomitmen untuk segera menetapkan Peraturan Bupati mengenai RDTR tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Rapat koordinasi ini adalah bagian dari proses penetapan RDTR Kabupaten PPU, yang juga didukung kementerian terkait. Kami mendapat respon positif atas langkah ini, yang menunjukkan keselarasan dengan apa yang kita kerjakan," tambahnya.

Zainal juga menegaskan bahwa rakor ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses RDTR menjadi Perkada, yang nantinya akan dijadikan acuan bersama dalam perumusan Peraturan Daerah.

"Termasuk melibatkan Ketua DPRD Kabupaten PPU beserta komisi terkait yang membidangi penyusunan RDTR Kabupaten PPU,” kata Zainal Arifin.

Ketua DPRD Kabupaten PPU Raup Muin, menyatakan dukungan penuh atas percepatan proses RDTR ini. Ia berharap RDTR segera ditetapkan menjadi Perkada untuk mempercepat pembangunan dan membuka peluang investasi di Serambi Nusantara.

“RDTR ini sangat penting sebagai pedoman untuk arah pembangunan Kabupaten PPU ke depan, khususnya dalam mendukung akselerasi pembangunan seiring hadirnya IKN Nusantara,” pungkas Raup Muin.