PPU Tidak Memiliki Ahli Psikolog Klinis untuk Penanganan KDRT

Penanganan penyelesaian KDRT melalui DP3AP2KB PPU bekerja sama dengan Polres PPU dianggap selesai. Penyelesaian dilanjutkan lewat proses penanganan korban pasca kasusnya. 

“Oleh karena itu, perlu sumber daya manusia (SDM) yang mampu menangani soal trauma healing atau  proses memulihkan emosi korban dari ketakutan di masa lalu,” jelas pria kerap dipanggil Adi ini.

Selain membutuhkan tenaga psikolog klinis, menurut Adi, Pemkab PPU semestinya juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Khusus menangani persoalan KDRT warga PPU. 

“Tenaga ahli khusus ini, tentunya bertugas dan berupaya untuk mengembalikan mental korban kekerasan. Tidak hanya korban KDRT, namun juga para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelecehan seksual,” tegasnya.

Karena  tidak memiliki tenaga psikolog klinis, Adi terpaksa meminta bantuan tenaga ahli psikolog dari UPTD PPA Kota Balikpapan.

“Kami menilai tidak adanya tenaga ahli khusus itu, kami  kerap kesulitan dalam mengembalikan kondisi psikis korban kekerasan, pun adanya bantuan dari UPTD PPA Balikpapan tak serta-merta mengatasi masalah,” urainya. 

Pasalnya, untuk mendapatkan layanan tersebut pihaknya harus menunggu jadwal konseling yang lowong disela-sela penanganan yang dilakukan UPTD PPA Balikpapan. Membuat penanganan kerap tertunda karena hanya menggunakan tenaga konseling yang ada.

Ia menegaskan, tenaga psikolog klinis ini juga sangat dibutuhkan ketika pelaksanaan assessment kasus korban sebagai penanganan awal, sebelum dilakukan tindakan lanjutan. 

Belum lagi, jika perlu pendampingan terhadap korban KDRT.

Selain itu, juga kebutuhan pendampingan para korban selama menjalani proses peradilan. 

“Ditambah lagi penyelesaian administrasi, petugas administrasi juga biasanya melakukan pendampingan," tukasnya.

Ia membeberkannya, saat ini jumlah SDM Bidang PPA DP3AP2KB PPU sebanyak  delapan orang saja, yakni dua tenaga fungsional, dua pegawai honorer, tiga staf, dan satu aparatur sipil negara (ASN) selaku kepala bidang. 

Di mana mereka sebenarnya bukan ahlinya dalam melaksanakan pekerjaannya, sebab bidang PPA harus memantau perkembangan psikis korban kekerasan secara berkala dari dua bulan, enam bulan bahkan hingga dua tahun pasca kejadian.

“Adanya tenaga ahli klinis ini juga mendorong rencana pendirian UPTD PPA kini sedang berproses,” ucapnya.

Agar nantinya, ada pembagian kewenangan secara jelas antara pencegahan dengan sosialisasi dan penanganan secara langsung terhadap korban sampai pemulihan trauma, pasca kejadian serta penanganan.

Keuntungan tenaga ahli psikolog klinis sangat penting bagi korban KDRT. 

“Secara birokrasi, keberadaan psikolog klinis akan memangkas biaya perjalanan melakukan konseling ke luar daerah. Sebab biasanya jika  konseling ke Balikpapan korban KDRT ditemani oleh keluarga atau saudaranya. Bahkan harus didampingi penyidik dari kepolisian," tuturnya.

Persoalan ini, harap Adi, perlu menjadi perhatian PPU. Selain itu, penanganan terhadap isu-isu kekerasan ini patut menjadi komitmen dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA). Sejalan dengan penilaian aksi HAM di PPU. 

"Oleh karena itu, perlu dorongan UPTD PPA cepat berdiri di PPU, selain itu, agar menunjang penanganan yang maksimal, juga adanya MoU kerja sama antara pemerintah Kabupaten PPU dengan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Balikpapan," pungkasnya.