Praktik Cashback di Pelabuhan Kariangau, Kejari Panggil Operator

Dalam proses penyelidikan ini, kata Indra, pihaknya telah memanggil dua pihak operator yang ada di Dermaga feri Kariangau untuk menjalani pemeriksaan. Namun yang baru datang memenuhi panggilan dari Kejari Balikpapan baru satu pihak operator. 

Secara garis besar, dirinya kembali menegaskan, kejaksaan mendalami apakah tindakan operator ini berpotensi menyebabkan kerugian negara. 

"Kalau memang ada kerugian, kami akan naikkan ke tahap selanjutnya," ucapnya.

Selain itu, Indra menegaskan, ada beberapa indikator yang dapat melanjutkan persoalan ini ke tahap selanjutnya. Minimal jika selama masa pemeriksaan ditemukan dua alat bukti pendukung, maka perkara ini dapat naik status ke tahap pendalaman.

Sementara itu, dirinya juga mengatakan, akan memeriksa pihak terkait lainnya, dalam hal ini regulator dan Dinas Perhubungan (Dishub). 

Sedangkan pemeriksaan sebelumnya yang sempat berjalan kepada Dishub Provinsi dan BPTD juga sedang dalam penyelidikan.

"Jadi kemarin itu masih tahap data full bucket di intel, sekarang sudah naik ke penyelidikan khusus. Makanya nanti ke depan kita lihat saja nanti, akan kami infokan juga ke teman-teman media," terangnya.

Persoalan praktik cashback ini sendiri terungkap pada bulan Juli 2021, lalu di mana awak media mendapat informasi jika praktik ini sudah berjalan lama di Dermaga Feri Kariangau. Dalam prosesnya, diduga ada keterlibatan antara pihak operator, calo, bahkan isu mengenai oknum BPTD Kaltim-Kaltara yang juga bermain dalam mengatur produksi angkutan di sana. 

Setelah yang di Balikpapan terungkap, tak lama di Penajam Paser Utara (PPU) pun ditemukan hal serupa. Yakni pengaturan angkutan kendaraan yang hendak menyeberang ke Balikpapan. Ada dugaan permainan cashback itu membuat angka produksi kendaraan di Pelabuhan Feri Kariangau dimanipulasi. Selain itu ada juga sejumlah truk ditemukan tanpa dilengkapi tiket.

Dijelaskannya, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur soal pengaturan tarif. Namun dalam prosesnya, tarif itu harus ditentukan oleh regulator. Meski kebanyakan yang ditemukan karena adanya kesepakatan bersama dengan asosiasi yang menaungi pelaku usaha atau operator. Namun, Sistem cashback itu berpotensi melanggar Pasal 20 UU Nomor 5/1999, khususnya terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah.