Puluhan Warga Menduduki Kantor BPN Balikpapan

Kelompok warga ini beberapa kali mencoba menutup akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menyusul berlarutnya proses pencairan ganti rugi tanah mereka. Belum lama ini, warga nekat menggelar tikar serta tidur-tiduran tepat di jalan tol yang diklaimnya sebagai lahan miliknya. 

Warga kecewa proses ganti rugi lahan menggantung selama kurang lebih lima tahun.

Dalam waktu dekat ini, warga pun mengancam akan menggelar perayaan Natal di kawasan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Aksi ini merupakan buntut dari belum dipenuhinya janji pembangunan ulang Gereja Toraja oleh Kementerian PUPR.

“Gereja kami di dalam itu dibongkar, sampai sekarang belum dibangun. Maka kami akan gelar Natal di bekas lokasi gereja itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Herman Hidayat mengaku masih menunggu salinan putusan dari PT Kaltim yang menolak banding pihak penggugat. BPN Balikpapan harus hati-hati dalam menyikapi persoalan persengketaan tanah ini. 

Mereka menunggu adanya keputusan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

“Akan mengeluarkan surat rekomendasi jika sudah menerima salinan keputusan. Kami juga akan berkoordinasi dengan tim yang menangani kasus ini, khususnya di seksi lima,” tegasnya. 

Kalau ada mafia tanah dalam kasus ini, BPN Balikpapan menyerahkan penanganannya pada pihak berwajib. 

“Silakan saja diteliti nanti, kalau memang ada kan penegak hukum bisa menindak,” tuturnya. 

Warga kerap berusaha menutup Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menyusul permasalahan belum selesai. Seperti hal aksi-aksi lainnya, mereka menuntut agar pemerintah secepatnya membayar ganti rugi pembebasan lahan yang tertunda lima tahun terakhir ini. 

Aksi warga ini tidak sepenuhnya menutup jalan tol. Mereka hanya menggelar tikar serta tidur di jalanan sebagai wujud protes warga.

PT Kaltim sudah menolak banding dilayangkan soal kepemilikan lahan di lokasi jalan tol. Pengadilan tetap memenangkan pemilik lahan sebagai pemilik sah lahan menjadi sengketa. 

Sempat ada yang mengklaim lahan tersebut masuk wilayah Balikpapan Utara, padahal masuk Balikpapan Timur. Persoalan ini akhirnya berlanjut dalam proses hukum hingga proses pencairan dana pembebasan lahan menjadi tertunda.