Rawan Sengketa, Aturan IMTN Akan Ditinjau Kembali

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan secara efektif Perda nomor 1 tahun 2014 tentang  izin membuka tanah negara (IMTN). Dengan diterbitkannya aturan ini maka surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel menjadi hal yang sering terjadi. IMTN menjadi salah satu syarat  untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat hak milik.

Namun dalam perjalannya, penerapan IMTN di Kota Balikpapan tidak berjalan mulus. Karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan terkait masalah tumpang tindih pengurusan IMTN. Sehingga aturan tersebut akan ditinjau kembali sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Permasalahan sengketa lahan ini tidak hanya merugikan masyarakat umum, namun juga mengancam keberadaan sejumlah aset milik Pemerintah Daerah.

“Kita akan pelajari kelemahan aturan kita, karena ada juga beberapa aset milik pemerintah daerah seperti Pasar Klandasan dan Taman Bekapai yang sudah kalah di pengadilan dan pemerintah daerah terpaksa harus mengganti rugi. Dan baru-baru ini ada aset sekolah yakni SD Negeri 008 kelurahan damai, Balikpapan Kota yang juga digugat oleh warga lahannya,” terangnya.

Rizal menjelaskan telah menyampaikan persoalan  ini ke Pemerintah Pusat, salah satunya menyangkut kesiapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah dalam melakukan proses sertifikasi kepemilikan lahan.

“Salah satu persoalan dalam proses sertifikasi aset milik Pemerintahan Daerah adalah menyangkut kesiapan BPN, yang masih kekurangan personil. Kita sudah menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Pusat, kita minta agar BPN diperkuat,” jelasnya.

Rencana untuk meninjau kembali aturan penerbitan IMTN, merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk menerbitkan kebijakan omnibus law dalam mendorong pertumbuhan investasi hingga ke daerah.

Rizal menjelaskan salah poin yang ditekankan adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mengamankan rencana pemberlakukan kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan maksimal.

Salah satunya dengan memberikan jaminan terhadap keamanan terhadap lahan yang akan dipergunakan para investor sehingga tidak terbentur dengan sengketa lahan, yang dapat berdampak pada kelancaran proses investasi.

“Dari aset lahan yang ada, yang paling rawan adalah lahan yang berada di kawasan industri, sehingga kita berencana melibatkan aparat hukum untuk memberikan keamanan terhadap izin membuka lahan, sehingga tidak terganggu. Kalau penerapan omnibus law pasti berdampak terhadap pendapatan daerah, tapi nantikan kedepannya akan digantikan dari pendapatan lainnya,” ujarnya.