Satpol PP Tertibkan PKL di Lingkar Luar Pasar Pandansari Balikpapan
Balikpapan, IDN Times - Ratusan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan, TNI dan kepolisian menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di lingkar luar Pasar Pandansari, Selasa (3/12/2024) pagi.
Sekretaris Satpol PP Kota Balikpapan Izmir Novian mengatakan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya penertiban yang sudah berjalan sejak pertengah 2024 kemarin. “Karena kami melihat masih ada PKL yang bandel dan berjualan di atas fasilitas umum, maka penertiban akan terus dilakukan,” kata Izmir.
Pada penertiban tersebut, para pedagang bersikap kooperatif dan tak memberikan perlawanan.
1. Penertiban PKL bukan soal mudah
Izmir menambahkan, upaya penertiban PKL di lingkar luar Pasar Pandansari memang tidak mudah. Apalagi, para pedagang sudah cukup lama berjualan di atas fasilitas umum.
“Semoga timbul kesadaran dari pedagang, bahwa berjualan di atas fasum itu tidak boleh. Kami juga menyadari mengubah kebiasaan mereka ini tidak mudah, apalagi sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini,” terang Izmir.
2. Butuh pendekatan yang berbeda
Izmir tak menampik, operasi penertiban yang selama ini dilakukan masih belum optimal. Indikatornya adalah PKL tetap kembali berjualan di fasum ketika petugas sudah tidak ada.
“Memang perlu ada efek jera. Kalau sekarang mereka belum jera, karena setelah penertiban pasti kembali lagi berjualan di fasum,” kata Izmir.
3. Penertiban mesti memberi efek jera
Untuk memberi efek jera, Izmir menyebut perlu ada kajian mendalam terkait upaya penataan PKL. “Kalau penertiban berkali-kali tidak efektif kan berarti butuh sesuatu yang baru. Apakah itu relokasi, penataan kawasan atau penataan pembangunan. Tapi itu kan perlu kerja sama seluruh stakeholder,” ujar dia.
Pada penertiban kemarin, Satpol PP disebut Izmir tak memerikan sanksi apapun terhadap PKL yang melanggar. “Hari ini sifatnya hanya edukasi dan sosialisasi dulu,” kata dia.
Di sisi lain, Izmir masih menunggu arahan pimpinan terkait rencana penertiban tahun depan. Yang jelas, pelaksanaan penertiban selama enam bulan terakhir ini akan menjadi bahan evaluasi.
“Kami berpikir perlu langkah konkret, penertiban menurut kami kurang efektif. maka langkah selanjutnya perlu rapat dan keputusan bersama,” tegas dia.
