Terus Kebanjiran selama 3 Tahun, Warga Balikpapan Gugat Pengembang

Zakaria menjelaskan, sebelum pembangunan Daun Village, kawasan GPA disebut tidak mengalami banjir. Air mengalir secara alami menuju rawa resapan dan Sungai Primer Ampal.

Kondisi berubah setelah PT Mulia Alam Raya melakukan land clearing dan cut and fill. Tim kuasa hukum menilai kegiatan tersebut menyebabkan saluran drainase utama warga tertutup.

Warga disebut telah memperingatkan pekerja di lapangan sebelum saluran ditutup. Namun, aktivitas pembangunan tetap berlangsung hingga banjir terjadi pada 20 Juni 2023.

Akibatnya, 22 rumah warga terendam. Kerusakan bangunan dan perabot rumah tangga juga disebut terjadi akibat banjir yang terus berulang.

Dalam gugatan, warga mempersoalkan sejumlah hal terkait kedua pengembang.

PT Griya Permata Asri dinilai tidak menyediakan bozem atau kolam retensi dan sistem drainase internal yang memadai. Pengembang juga disebut belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkot Balikpapan.

Sementara itu, PT Mulia Alam Raya dipersoalkan terkait perluasan lahan seluas 9.151,06 meter persegi yang disebut dilakukan tanpa adendum atau revisi Persetujuan Lingkungan.

Kuasa hukum warga merujuk pada Surat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan Nomor 503/856/DLH tertanggal 8 Juli 2024.

Satpol PP Kota Balikpapan kemudian disebut menerbitkan surat penghentian sementara dan penyegelan lokasi pada 14 Maret 2025.

Dalam perkara tersebut, empat warga sebagai penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan total Rp3,234 miliar.

Agus Indarto dan Kamalliah, warga Blok 18C, menuntut kerugian materiil Rp691,4 juta dan immateriil Rp1 miliar. Total tuntutannya mencapai Rp1,691 miliar.

Sementara Ujang Ruhliana dan Ria Armanita dari Blok 23A menuntut kerugian materiil Rp543 juta dan immateriil Rp1 miliar. Total tuntutannya Rp1,543 miliar.

Selain ganti rugi, warga meminta majelis hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap aset kedua pengembang.

Mereka juga meminta uang paksa (dwangsom) Rp5 juta per hari apabila putusan tidak dijalankan tepat waktu.

Warga turut meminta pengadilan memerintahkan kedua pengembang memperbaiki sistem drainase dan membangun atau memulihkan bozem penampungan air.

Zakaria mengatakan gugatan tersebut merupakan langkah hukum setelah berbagai upaya mediasi dan musyawarah belum menghasilkan penyelesaian.

“Gugatan ini menjadi langkah hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan bagi warga,” katanya.

Warga berharap PN Balikpapan dapat memberikan perlindungan hukum serta memastikan hak mereka atas tempat tinggal yang aman dan layak.