Wabah Corona, KPU Balikpapan Menanti Perppu Penundaan Pilkada Serentak

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI, pada tanggal 30 Maret 2020, disepakati penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 kabupaten/kota di Indonesia.

Penundaan itu dilakukan karena pandemi virus corona mengancam keselamatan masyarakat sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan persiapan tahapan Pilkada di berbagai daerah.

Rencana penundaan tahapan Pilkada 2020 tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perppu untuk merevisi Undang Undang Pilkada serentak yang menjadi payung hukum pelaksanaan tahapan Pilkada di daerah.

Thoha menjelaskan KPU Kota Balikpapan sebagai lembaga yang menjalankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pilkada di daerah, hingga saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI terkait wacana penundaan tahapan Pilkada serentak. 

“Kami ini lembaga yang punya hierarki, jadi menunggu dari pusat dulu seperti apa arahannya,” ujarnya.

Menurut Thoha, selama belum ada Perppu yang diterbitkan dan diteruskan sebagai payung hukum, maka rencana untuk menunda pelaksanaan Pilkada masih sebatas wacana yang belum bisa diterapkan, karena hanya sebatas hasil keputusan musyawarah yang diputuskan dengan melibatkan sejumlah lembaga.

“KPU Balikpapan secara hierarki berada dibawah KPU Provinsi, pada dasarnya kita menjalankan aturan ada yang ada. Penundaan itu baru sebatas pembahasan di Komisi II DPR RI, belum dibuatkan Perppu sehingga masih sebatas wacana, namun kami sudah terima bocoran apa-apa sepertinya lebih menekankan pada perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Thoha menambahkan, sebelum ada wacana dari DPR RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak, KPU Kota Balikpapan telah menunda beberapa tahapan Pilkada untuk menyikapi ancaman penyebaran virus corona. 

Diantaranya dengan membatalkan rencana pelantikan petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang  seharusnya dijadwalkan dilaksanakan pada Maret ini. Penundaan itu dilakukan berdasarkan surat edaran KPU RI untuk menyikapi ancaman penyebaran wabah corona.

“Sebelum ada kebijakan tersebut, kami sudah melakukan penundaan tahapan Pilkada seperti pelantikan PPS dan pembentukan PPDP. Namun kebijakan penundaan dilakukan pada tahapan yang berjalan, karena awalnya diprediksi wabah ini bisa hilang dalam satu atau dua bulan, ternyata sekarang terus mewabah dan tidak tahu sampai kapan, KPU tidak bisa spekulasi,” ujarnya.