Wali Murid Sekolah Elite di Balikpapan Minta Keringanan Iuran

Menurut Amri pihak sekolah telah menempatkan siswa-siswa sebagai korban dalam konflik pembayaran iuran. Pasalnya, tambah dia, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional.

“Kejadian ini kami sangat disesalkan mengingat hak anak mendapatkan pendidikan harus dipenuhi dan dilindungi. Kami layangkan juga gugatan ke PN Balikpapan,” ujarnya.

Amri memaparkan, kasus ini berawal dari tagihan pihak sekolah kepada siswa yang tertuang dalam sebuah surat tertanggal 14 April 2020. Surat tersebut diperbaharui pada 22 April 2020 untuk mengingatkan orangtua dan wali murid mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran.

Sejumlah wali murid yang tergabung dalam grup Whatsapp sepakat untuk meminta keringanan pembayaran iuran sekolah, mengingat situasi pandemik COVID-19 yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Keluhan dan permintaan wali murid, jelas Amri, tidak direspons oleh pihak sekolah. Mereka lalu melayangkan surat tertanggal 5 Mei 2020 untuk memohon keringanan pembayaran iuran. Sayang, surat itu tak digubris. 

“Kedangatan ke Dinas Pendidikan ini untuk bertemu Kadisdik Muhaimin untuk minta pendapat. Namun hal ini dipandang sebagai pencemaran nama baik sekolah. Ada ibu Popi, ibu Chingta, Ibu Claudia, ibu Pipi dan ibu Yohana,” ujar Amri.

Menanggapi gugatan hukum yang dilayangkan para wali murid, pihak Yayasan Tunas Cahaya Bangsa yang menaungi Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan, memberikan pernyataan sikap.

“Langkah hukum wali murid, kami akan hadapi sesuai peraturan yang ada. Kita patuh dan tunduk pada aturan yang ada," ujar pengacara Yayasan Tunas Cahaya Bangsa, Robert Andarias dalam penjelasan resmi bersama Ketua Harian Harapan Bangsa, Jimmy Utomo dan Bendahara Harapan Bangsa, Widya, di Jalan Indra Kila, Selasa, 7 Juli 2020.

Menurut Robet, apa yang telah dilakukan oleh wali murid telah mencoreng nama baik sekolah elite di Balikpapan itu. Robert memastikan pihaknya siap berhadapan dengan penggugat di depan hakim pengadilan.

“Mereka sudah membuat opini negatif kepada sekolah, bahwa orangtua yang memulai ini menjadi komsumsi publik. Maka mereka yang harus meminta maaf adalah orangtua murid,” paparnya.