Warga Dusun di Landak Kompak Golput di Pilkada 2024

Pontianak, IDN Times - Seluruh warga Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memilih golput pada Pilkada serentak 2024. Langkah ini diduga sebagai bentuk protes atas belum adanya aliran listrik di wilayah mereka.
Berdasarkan data hasil rekapitulasi dari TPS 008, tempat warga dusun tersebut terdaftar, tidak ada satu pun dari 238 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak suaranya.
1. KPU Landak telah lakukan sosialisasi

Ketua KPU Kabupaten Landak, Lisanto, membenarkan kejadian ini dan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat.
“Kami sudah turun langsung ke Dusun Begantung bersama berbagai pihak untuk sosialisasi agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Namun, memilih atau tidak tetap merupakan hak warga negara, dan kami menghormati keputusan mereka,” ujar Lisanto, Selasa (3/12/2024).
2. Potensi golput sudah terjadi sejak awal tahun

Menurut informasi yang dihimpun, aksi golput ini diduga telah direncanakan warga sejak awal tahun. Pada Januari 2024, sebelum Pemilu 2024, warga Dusun Begantung menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Menyuke. Mereka mengancam akan golput jika daerah mereka tidak segera mendapatkan aliran listrik.
Hingga Pilkada 27 November 2024, tuntutan warga terkait pemasangan jaringan listrik belum terpenuhi. Hal ini diyakini menjadi alasan utama mengapa warga memilih tidak memberikan suara.
“Petugas TPS bahkan berasal dari luar dusun karena warga setempat tidak bersedia menjadi penyelenggara pemungutan suara,” tambah Lisanto.
3. Rincian pemilih di Dusun Landak

DPT di Dusun Begantung terdiri dari 238 pemilih, dengan 135 laki-laki dan 103 perempuan. Meski fasilitas pemilu telah disiapkan, termasuk keberadaan petugas dan tempat pemungutan suara, partisipasi tetap nihil.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan dampak persoalan infrastruktur terhadap partisipasi politik masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah kelistrikan di wilayah tersebut demi mencegah kejadian serupa di masa depan.



















