Pemkab PPU Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada 2021
Penajam, IDN Times - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jhon Kenedy menjelaskan pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten PPU akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan.
“Tahun 2021 Pemkab PPU menjadikan pembangunan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah PPU sebagai kegiatan prioritas,” ujar Jhon Kenedy kepada IDN Times, Kamis (19/11/2020) di Penajam.
Dibeberkannya, pada Rabu kemarin, DPRD PPU telah melaksanakan rapat paripurna sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten PPU tahun anggaran 2021
Selain pembangunan infrastruktur jalan, bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk tahun depan.
1. DPRD berikan dukungan kepada Pemkab PPU, agar kegiatan-kegiatan prioritas tersebut dapat terlaksana
“Kami memberikan dukungan Pemkab PPU, agar kegiatan-kegiatan prioritas itu terlaksana, karena jika itu terwujud maka dapat mempercepat pemulihan serta meningkatkan ekonomi di PPU dan masyarakat kita butuh itu,” tegas Jhon.
Dibeberkannya, Pemkab PPU berencana untuk menuntaskan pembangunan coastal road yang sudah lama tanpa kelanjutan, lalu jalan pendekat menuju Jembatan Pulau Balang yang telah tersambung ke Kota Balikpapan dan beberapa lokasi tersebar di empat kecamatan se PPU. Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud bertekad untuk menuntaskan proyek-proyek tersebut dengan menganggarkan lebih dari Rp100 miliar
“Pak bupati berencana menyelesaikan pembangunan jalan coastal road dengan anggaran kurang lebih Rp100 miliar, namun harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah juga,” sebutnya.
2. Nota kesepakatan KUA PPAS nilainya bisa saja berubah
Terkait dengan nota kesepakatan KUA PPAS telah ditandatangani kemarin, lanjutnya, bisa saja terjadi perubahan nilai. Pasalnya, semua kegiatan di KUA PPAS baru rencana pemerintah, baik yang sudah ada teranggarkan maupun belum, jadi nanti kegiatan yang tidak anggarannya akan terisi sehingga merubah nilai KUA PPAS.
"Berdasarkan plafon total anggaran rencana kegiatan multiyears cukup besar mencapai Rp1,2 triliun dengan12 kegiatan. Tetapi nanti dalam faktanya hanya bisa dilaksanakan mungkin enan kegiatan saja, maka hanya enam kegiatan itu saja yang anggarannya dimasukkan," jelasnya.
John melanjutkan, "Kami perkirakan, besaran APBD tahun 2021 rencana ditargetkan Rp1,6 triliun, sementara tahun 2020 ini APBD PPU setelah perubahan juga sebesar Rp1,5 triliun lebih mendekati Rp1,6 triliun," katanya.
Besaran APBD PPU tahun 2021 tersebut belum termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi dan APBN, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. PAD PPU dominan bersumber dari dana perimbangan Migas
Sementara, pendapatan daerah di Kabupaten PPU masih dominan bersumber dari dana perimbangan migas. Sumber pendapatan lain nilainya masih belum maksimal.
"Oleh karena itu, kami berharap Pemkab PPU melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat maksimal menggali sumber pendapatan dari sektor lain guna menopang pembangunan di PPU," pintanya.
4. Pemkab PPU berencana naikan gaji THL sebesar 100 persen
Selain pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, ungkap Jhon, Pemkab PPU juga berencana menaikkan gaji tenaga harian lepas (THL) atau disebut honorer Pemkab sebesar 100 persen.
“Kami seluruh anggota DPRD sangat menyetujui terhadap keinginan Pak Bupati untuk menaikkan gaji para THL di PPU tersebut. Karena untuk kesejahteraan masyarakat PPU juga. Kami akui selama ini gaji para THL itu hanya sebesar Rp1,5 juta setiap bulan dan kami rasa masih sangat kurang dan tidak layak," tukasnya.
"Intinya DPRD meminta Pemkab PPU bisa memaksimalkan semua kegiatan pembangunan prioritas tersebut termasuki menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung dan merealisasikan kenaikan gaji para THL sebesar 100 persen,” pungkasnya.
