Kondisi Titik Nol IKN Dipenuhi Sampah, Pemerintah Pasang Peringatan
Penajam, IDN Times - Pasca peresmian titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan negara tersebut kebanjiran kunjungan.
Tak hanya tamu kenegaraan saja, masyarakat umum pun turut menjajaki kawasan tersebut untuk mengobati rasa penasaran mereka.
Hanya saja beberapa waktu lalu tersebar foto kondisi titik nol yang dipenuhi dengan sampah di media sosial, bertebaran di setiap sudutnya. Banyak yang menduga jika objek vital nasional tersebut dibuka sebagai tempat wisata.
Menanggapi hal ini, pihak Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Sekretaris Camat Adi Kustaman, membantah informasi tersebut.
Tetapi, kata dia, pemerintah tak melarang jika ada kunjungan dari masyarakat umum ke sana.
"Karena sejauh ini juga instansi terkait, dalam hal ini Otorita belum definitif melaksanakan tugasnya secara penuh di Sepaku, oleh karena itu kami inisiasi memperbolehkan untuk dikunjungi tamu umum," jelasnya.
Hal itu juga telah disepakati bersama antara pihak Kecamatan Sepaku, kepolisian, termasuk perusahaan PT IHM yang berdiri di sana.
1. Kunjungan umum dibolehkan, harus bersurat ke kecamatan dulu
Kendati diperbolehkannya aktivitas umum di sana, rupanya malah menjadi persoalan baru dari sisi lainnya. Yaitu terjadi penumpukan sampah di lokasi strategis tersebut.
Adi tak menampik hal itu. Sebab itu, tiga hari lalu pihaknya pun langsung melakukan rapat bersama dengan pihak terkait lainnya untuk membahas dan mencari solusi terkait persoalan tersebut.
Singkatnya, pemerintah bersama sembilan instansi lainnya, yakni BBPJN, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK), DLH Kabupaten PPU, PT IHM, TNI-Polri Sepaku, Kepala Desa Bumi Harapan dan Lurah Pemaluan, sepakat kunjungan tamu umum masih diperbolehkan.
"Tapi karena ini bulan suci Ramadan, kunjungan dibatasi. Karena informasi dari pos penjagaan kunjungan di sana bisa 800 sampai 1.500 pengunjung. Itu kalau weekend," terangnya.
Selain itu, pengunjung juga diharuskan bersurat terlebih dahulu ke kecamatan jika ingin masuk ke kawasan objek vital nasional (Obvitnas).
Adi mengungkapkan, meski sudah dibatasi permintaan masuk tetap banyak berdatangan dari masyarakat.
2. Masyarakat yang ingin masuk ke kawasan titik nol harus wajib lapor
Sementara kunjungan umum diperbolehkan juga berdasarkan pertimbangan masyarakat yang datang banyak dari luar pulau Kalimantan.
Tetapi dengan pemberlakuan yang ketat. Seperti membatasi kunjungan setiap kelompok hanya satu jam, pemeriksaan barang bawaan, dan wajib lapor, serta meninggalkan kartu identitas diri di posko penjagaan.
Seperti diketahui, pemerintah dan PT IHM hanya mengizinkan kunjungan yang masuk berkelompok membawa kendaraan mobil, mengingat medan jalan yang belum baik. Kalaupun menggunakan kendaraan roda dua, Adi mengatakan, dalam bentuk komunitas.
Sedangkan untuk pemeriksaan, dimaksudkan untuk memastikan pengunjung yang datang tak membawa barang yang tidak diinginkan, karena kawasan tersebut masuk dalam hutan industri perusahaan.
"Karena sempat itu ada orang bawa telur yang dipecahkan di sana, kami kurang tahu untuk apa, tapi itu jadi mengotori, jadi kami minta untuk dibersihkan. Seperti itu yang kami hindari," tuturnya.
3. Tanggapan warga yang menduduki titik geodesi
Terkait kejadian warga menduduki monumen titik nol IKN, Adi menjelaskan sejauh ini tak ada larangan terkait hal tersebut.
Hanya saja, dirinya menyampaikan agar masyarakat memahami dengan sendirinya bahwa titik geodesi tersebut tidak untuk diduduki.
"Tapi seandainya kami di sana pasti akan memberi tahu, bahwa mohon maaf itu tak patut, karena ini seperti sudah sakral, center-nya NKRI jadi tidak pantas, selalu saya imbau itu," ujar dia.
Selanjutnya, pihaknya berencana akan memasangkan pagar kawat di sekitar tugu tersebut agar kejadian serupa tak terulang kembali.
Pun juga dengan memasang plang peringatan terkait arahan-arahan yang sudah mereka diskusikan. Termasuk jam kunjungan, tak merusak tanaman, dan larangan meninggalkan sampah.
Untuk wacana perkemahan di lokasi titik nol, Pemerintah Sepaku juga tak melarang hal tersebut. Namun hanya membolehkan jika kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi. Seperti sekolah, universitas, komunitas pencinta alam, dan penelitian.
"Tentunya tetap bersurat secara resmi. Nanti kami telaah apa maksud dan tujuan dari kemahnya," tutupnya.
