DPRD Dukung Penuh Wacana Pemekaran Wilayah Samarinda Seberang

Rapat itu digelar lantaran para pemuda di tiga kecamatan di Samarinda Seberang meminta bertemu para legislator untuk rapat dengar pendapat. Maklum saja, isu pemekaran ini sempat mendapatkan perhatian pada 2014, naskah akademik pun tersedia kala itu dan segera diusulkan menjadi peraturan daerah.

Sayangnya langkah itu suam-suam kuku, itu sebabnya para pemuda bergerak setelah langkah pemekaran tenggelam selama dua tahun.

"Prinsipnya DOB ini harus berjalan sesuai keinginan masyarakat. Semua komponen mendukung dari warga, akademisi hingga pemerintah," imbuhnya.

Urusan pembentukan otonomi daerah memang harus melewati sejumlah tahap sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Utamanya kawasan yang menjadi daerah baru harus punya potensi ekonomi kuat, sehingga bisa menopang diri sendiri tanpa bantuan daerah induk.

Tak hanya itu ketentuan lainnya, kata Joha, ialah pemekaran kelurahan di tiga kecamatan, misal Kecamatan Samarinda Seberang yang tadinya enam menjadi tujuh kelurahan, lalu Palaran dari lima menjadi 12 kelurahan dan Loa Janan Ilir dari lima menjadi sembilan kelurahan. Langkah itu sudah dilakukan, saat ini tinggal penambahan kecamatan saja.

"Syaratnya kan lima kecamatan. Yang harus dilakukan saat ini ialah mempercepat pemekaran menjadi lima kecamatan," sebut politisi Partai NasDem itu.

Untuk ketentuan administrasi, sesuai perintah UU pembentukan daerah baru harus mendapatkan persetujuan dari wali kota dan DPRD Samarinda, kemudian tingkat provinsi yakni dari gubernur dan DPRD Kaltim. Baru setelahnya perlu mendapatkan rekomendasi dari menteri dalam negeri.

Itu sebabnya, pihaknya bergegas menyusun dan melengkapi semua persyaratan sehingga pada 2021 peraturan daerah pemekaran bisa disahkan.

"Maka dari itu Komisi I DPRD Samarinda terus menggenjot proses perencanaan dan penganggarannya sebaik mungkin," pungkasnya.‎