Puluhan Desa Masuk Kawasan Tahura, Seno Aji: Penyelesaian Tak Mudah

03 Oct 2026, 11:00 WIB

Kota Samarinda

3 min read

Intinya Sih

Wagub Kaltim Seno Aji menegaskan Tahura Bukit Soeharto sebagai paru-paru Kalimantan harus dipulihkan fungsinya dan dijaga bersama.
Keberadaan warga di Tahura dikaitkan dengan perubahan luas kawasan sejak 1980; penyelarasan status puluhan desa perlu edukasi dan kolaborasi pemerintah.
OIKN menertibkan Bukit Tengkorak setelah menemukan 225 pondok baru dan pembukaan hutan, sambil menekankan penanganan humanis sesuai aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga bersama. Kawasan yang disebut sebagai paru-paru Kalimantan tersebut perlu dikembalikan fungsinya agar tetap lestari.

Penegasan itu disampaikan Seno Aji saat menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Kawasan Konservasi Bukit Tengkorak yang dipimpin Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor OIKN, Kamis (1/10/2026).

"Ini satu visi. Tahura Bukit Soeharto adalah paru-paru Kalimantan yang harus kita jaga bersama. Kita harus mengembalikan fungsi Tahura ini dengan benar," kata Seno dalam akun IG Pemprov Kaltim.

1. Keberadaan kawasan Tahura Bukit Soeharto
Menurut Seno, persoalan keberadaan masyarakat di dalam kawasan Tahura tidak terlepas dari sejarah perubahan luas wilayah konservasi tersebut. Tahura Bukit Soeharto awalnya ditetapkan seluas sekitar 27 ribu hektare pada 1980, kemudian bertambah menjadi 64 ribu hektare pada 1987.
Luas kawasan itu kembali berubah menjadi 61 ribu hektare pada 1991, sebelum ditetapkan kembali sekitar 64 ribu hektare.
"Ini yang harus kita pahami, kenapa masyarakat ada di kawasan Tahura. Mungkin tidak hanya di Bukit Tengkorak, tetapi juga terjadi di tempat lain," ujarnya.
2. Pemberian edukasi kepada masyarakat di Tahura Bukit Soeharto
Wagub Kaltim, Seno Aji memastikan proses seleksi Direksi BUMD Kaltim bebas dari intervensi politik. (Dok. Pemprov Kaltim)
Karena itu, Seno meminta penertiban kawasan konservasi dilakukan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, sebagian warga kemungkinan belum memahami status lahan yang mereka tempati sehingga perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh.
"Karena itu, masyarakat harus diedukasi dengan baik," katanya.
Ia mengakui, penyelarasan status puluhan desa yang berada di kawasan Tahura bukan perkara mudah. Untuk itu, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan bekerja sama dengan OIKN dan aparat penegak hukum guna mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
3. Penyelamatan kawasan Bukit Soeharto
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Jumat (15/8/2026). Foto OIKN
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan upaya penyelamatan Tahura Bukit Soeharto dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai forest city atau kota hutan.
Ia menyebut sekitar 50 persen kawasan IKN dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Oleh sebab itu, penyelamatan Tahura menjadi kepentingan bersama dan bukan hanya tanggung jawab OIKN.
"Tidak hanya menjadi kewenangan OIKN. Ada sekitar 34 persen Tahura yang perlu diselamatkan," ujar Basuki.
Basuki juga menekankan bahwa penanganan kawasan konservasi harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut.
Sebelumnya, tim gabungan OIKN telah melakukan penertiban di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto, khususnya di Bukit Tengkorak. Berdasarkan pendataan OIKN, ditemukan sedikitnya 225 pondok baru yang dibangun di kawasan tersebut, disertai aktivitas pembukaan hutan.