Gratispol Diperluas, Seluruh Mahasiswa Kaltim Berhak Dapat UKT 2026
Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas jaminan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa daerah di seluruh jenjang pendidikan melalui program Gratispol sepanjang 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan kebijakan tersebut berbeda dengan pelaksanaan pada 2025 yang hanya berlaku bagi mahasiswa semester baru. Pada 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan UKT.
“Untuk Gratispol, semua mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat mendapatkan UKT pada tahun 2026. Berbeda dengan tahun 2025 yang hanya berlaku untuk semester baru,” ujar Sri Wahyuni dilaporkan Antara di Samarinda, Kamis (8/1/2026).
1. Perluasan cakupan pembiayaan
Perluasan cakupan pembiayaan ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Kaltim dalam menjalankan program prioritas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Pada tahap awal 2026, pendaftaran Gratispol dikhususkan bagi mahasiswa lama atau berstatus aktif mulai semester dua hingga delapan yang menempuh pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Mahasiswa yang memenuhi kriteria diminta segera melengkapi berkas persyaratan karena pendaftaran akan ditutup pada 10 Januari 2026.
Bantuan pembiayaan pendidikan diberikan sesuai jenjang studi. Untuk jenjang Profesi dan Strata 2 (S2), pembiayaan ditanggung hingga maksimal semester empat. Sementara mahasiswa Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) memperoleh bantuan hingga semester enam. Adapun mahasiswa Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) ditanggung hingga semester delapan, sedangkan jenjang Spesialis Satu (Sp-1) mendapatkan pembiayaan hingga semester sepuluh.
2. Program prioritas Pemprov Kaltim
Sri Wahyuni menegaskan, program Gratispol pendidikan merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak terdampak penyesuaian APBD akibat pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat. Penyusunan anggaran dilakukan secara hati-hati tanpa mengorbankan program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian pada kegiatan pendukung, salah satunya dengan mengurangi kuota program perjalanan religi atau umrah gratis.
“Penghematan pada pos kegiatan sekunder ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, seperti beasiswa pendidikan dan layanan publik,” jelasnya.
3. Menyeimbangkan antara PAD dan dana pusat
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menyeimbangkan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Untuk memaksimalkan sasaran program, pemerintah daerah saat ini fokus memperkuat kemandirian fiskal,” pungkas Sri.
