Honor Tak Dibayar, Ratusan Guru Demo DPRD dan Pemkab Penajam

Dikatakannya, para guru peserta demo meminta bantuan wakil rakyat untuk memperjuangkan insentif yang hingga kini terakumulasi masuk 10 bulan. Semestinya, masing-masing guru ini memperoleh insentif sebesarRp3,4 juta per bulan.

Di mana dalam setahun ini, guru hanya menerima honor untuk dua bulan saja.

Itu juga baru terjadi pada bulan November kemarin.

Menurutnya, dana hibah yang mereka perjuangkan, mekanismenya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU kepada yayasan selaku pengelola sekolah tempat para guru itu mengajar. Dana hibah itu untuk biaya operasional termasuk di dalamnya gaji atau insentif guru. 

Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy yang menemui para demonstran tersebut menjelaskan,  persoalan honor bagi guru swasta ini sudah berlangsung sejak 2020 silam. Semenjak pembahasan pengalokasian anggaran untuk para tenaga harian lepas (THL) di PPU.

Sesuai keinginan Pemkab PPU menaikkan setara upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp3,4 juta per orang.

“Ketika itu disepakati untuk kenaikan gaji THL dialokasikan sekitar  Rp145 miliar untuk anggaran tahun 2021 dibahas 2020 silam. Dan DPRD setujui  kenaikan gaji THL itu. Tetapi dalam prosesnya ternyata gaji guru tidak termasuk di dalamnya," urainya.

Dikatakannya, pemerintah juga berkeinginan untuk mengakomodasi keinginan massa pendemo agar memiliki penghasilan sama dengan THL. 

Tapi pemerintah belum bisa memberikan dana itu. 

“Saya prihatin kepada para guru ini, karena persoalan sudah berlangsung cukup lama. Tapi hanya pemerintah yang bisa menjawab kenapa itu tidak terbayar," tukas Jhon.

Setelah mendapatkan penjelasan dan jawaban dari Ketua DPRD PPU, masa langsung bergeser ke Kantor Bupati PPU yang tak jauh dari kantor DPRD. Setelah sampai tujuan para guru meneriakkan aspirasi sambil melantunkan yel-yel sindiran menanyakan mempertanyakan keberadaan Bupati PPU. 

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud  memang sedang tidak berada di tempat. 

Setelah ditunggu beberapa saat sekira pukul 13.00 Wita, bupati barulah datang menyambut massa di depan pintu masuk kantor. 

Ia lalu  mengajak massa berdiskusi masuk ke kantornya.

Pada kesempatan itu, bupati ditemani Plt Sekda PPU Muliadi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Alimuddin, dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir.

Hadir pula Ketua Komisi II DPRD Wakidi dan Wakil Ketua Komisi II Sujiati.

Seorang demonstran, Marsina menegaskan, jika pemerintah memang tidak mampu, mereka juga tidak ada masalah jika digaji seperti di awal sebesar Rp1,1 juta. 

Ia hanya meminta proses pembayaran berjalan lancar. 

“Selain terkait kepastian dana hibah kapan diterima,  kami juga meminta kejelasan soal pemberian hibah untuk tahun 2022 depan,” ucapnya.

Setelah mendengar aspirasi para guru tersebut, bupati berupaya menjawab satu per satu pertanyaan demonstran. Salah satunya bupati menjelaskan saat ini Pemkab PPU sedang dalam situasi keuangan yang tidak baik-baik saja, sehingga dirinya meminta agar para guru mengerti.

"Pemkab akan mengaji ulang, ada sekda dan saya akan memimpin langsung. Supaya ini tidak terjadi lagi. Saya pastikan hibah itu segera dicairkan, sehingga  honor  bagi guru bisa segera diterima. Saya tegaskan  pula besaran honor diterima itu sama yakni Rp3,4 juta tak kurang,” sebutnya.

Ia menambahkan, di 2019 pemerintah  sudah menaikkan honor dari Rp500 ribu jadi Rp1,1 juta per bulan per orang, dan telah berjalan sampai 2020. 

“Tetapi tahun 2021 memang kurang bagus. Karena ada refocusing di Februari lalu. Tapi kami akan tetap jalankan Rp3,4 juta sesuai keputusan kami. Saya pastikan akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi itu. Tetap harus dibayarkan. Kalau kami lihat kemampuan APBD bisa saja secepatnya, insyaallah," tukasnya.

Kepala Disdikpora PPU Alimuddin menjelaskan sebagai dinas teknis, pihaknya akan mengikuti kebijakan kepala daerah yang disampaikan tadi. Bahwa akan mencoba memenuhi apa yang diputuskan.

“Selain itu kami sudah usulkan dan di DPA sudah untuk pencairan selama 12 bulan. Jadi tinggal menunggu arahan dari BKAD saja untuk kepastian penyaluran hibah itu. Pengalokasian dana, jumlahnya beragam setiap yayasan. Tetapi jika dihitung total kebutuhannya sekira Rp2,3 miliar sebulan,” urainya. 

Diterangkannya, dana hibah itu diberikan ke yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke lembaga pendidikan swasta. Sebab anak-anak yang bersekolah di situ juga harus dibiayai pemerintah, baik langsung atau pun tidak langsung.

"Untuk diketahui, dalam prosesnya kami juga sampai tiga kali lakukan revisi aturan agar prosesnya bisa dilakukan. Dan terakhir pada Juni kemarin peraturan bupati (Perbup) baru rampung," akunya.

Mendengar penjelasan dan janji bupati, para demonstran sementara menerimanya dengan apa yang dijanjikan meskipun tanpa ada hitam di atas putih. Kemudian massa berangsur membubarkan diri, namun mereka berniat terus mengawal janji tersebut.

Usai menyampaikan pertemuan, Nurlela menuturkan bahwa Bupati PPU berjanji secepatnya akan menuntaskan sesuai tuntutan massa. Sementara ini, mereka pun menunggu niat dan komitmen dari Pemkab PPU. 

"Kami tadi juga informasikan seperti itu. Kalau tidak, ya paling lambat awal 2022," pungkasnya.