Kaltim Gelontorkan Rp600 Miliar untuk Konektivitas dan Perbaikan Jalan

12 Des 2025, 11:00 WIB

Anggaran senilai Rp120 miliar sudah disiapkan pemerintah untuk perbaikan akses di Mahulu. (Dok. Pemprov Kaltim)

Samarinda, IDN Times - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur menetapkan program pemeliharaan jalan sebagai prioritas utama pada 2026 untuk menjaga kelancaran konektivitas antarwilayah. Saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 83 persen.

“Prioritas kami pada 2026 dengan pagu APBD yang tersedia adalah memaksimalkan pelayanan jalan dan pemeliharaan rutin agar infrastruktur tetap dalam kondisi baik,” ujar Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, diberitakan Antara di Samarinda, Selasa (9/12/2025).

1. Penanganan fisik jalan di Kaltim

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Muhammad Aji Fitrah (Nina/IDN Times)

Dari total pagu anggaran sekitar Rp850 miliar, sekitar Rp600 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan fisik jalan. Anggaran tersebut diprioritaskan guna menyelesaikan konektivitas di sejumlah ruas strategis, seperti jalur Sotek–Bongan serta jalur Kutai Timur menuju Berau.

Menurut Nanda, kedua jalur tersebut menjadi akses penting pergerakan barang dan jasa antarwilayah sehingga pemantapannya dinilai krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah.

2. Kemantapan jalan di angka 83 persen

Perbaikan badan jalan di wilayah PPU oleh BPJN Kaltim Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR (IDN Times/Ervan)

Ia menambahkan, capaian kemantapan jalan yang kini berada di angka 83 persen akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemeliharaan berkala sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Fokus anggaran pada sektor jalan dinilai mendesak mengingat tingginya intensitas lalu lintas logistik yang melintas di sejumlah ruas utama provinsi. Meski demikian, PUPR Kaltim tetap menyiapkan sebagian anggaran untuk program pengendalian banjir di titik-titik rawan, meski porsinya lebih kecil dibandingkan sektor kebinamargaan.

3. Alokasi anggaran untuk layanan publik

Anggota Polres Mahulu dan Sat pol PP serta Linmas saat membawa logistik Pilkada melewati riam Sungai Mahakam. (Dok. Polres Mahulu)

Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan penggunaan APBD dilakukan secara efisien untuk program yang memberi dampak langsung pada kenyamanan publik.

“Upaya masif dalam menjaga kualitas jalan diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin pesat seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara,” tutup Nanda.