MTI Desak Reformasi Transportasi Laut Usai Rangkaian Tragedi
Balikpapan, IDN Times – Serangkaian tragedi pelayaran dalam sebulan terakhir menggugah keprihatinan publik sekaligus menguak lemahnya sistem keselamatan transportasi laut di Indonesia. Forum Transportasi Maritim dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut hal ini sebagai "alarm keras atas kegagalan sistemik" dalam sektor pelayaran nasional.
Ketua Transportasi Maritim MTI, Hafida Fahmiasari, menegaskan bahwa insiden seperti kebakaran KM Barcelona V-A di Minahasa, kapal terbalik di perairan Sipora (Mentawai), dan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali bukanlah kejadian terisolasi. “Tragedi seperti ini terus berulang karena sistem tidak belajar dan tak ada efek jera bagi pelanggar keselamatan,” ujar Hafida dalam keterangannya.
1. Soroti lemahnya implementasi dan akuntabilitas di lapangan
Ia menambahkan, kegagalan ini bukan soal minimnya regulasi, tetapi lemahnya implementasi dan akuntabilitas di lapangan.
“Yang kita butuhkan adalah rasa kemanusiaan. Bahwa setiap orang yang naik kapal berhak pulang dengan selamat. Nyawa tak boleh jadi harga yang dianggap wajar demi konektivitas,” tegas Hafida.
Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat setidaknya 190 kecelakaan laut besar terjadi sepanjang 2015–2025, dengan korban jiwa mencapai 787 orang. Pola berulang muncul dalam banyak kasus: kapal tua, kelebihan muatan, manifes tak akurat, SOP keselamatan yang diabaikan, serta lemahnya pengawasan di pelabuhan keberangkatan.
2. Keselamatan adalah sistem
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, menegaskan bahwa keselamatan transportasi laut di Indonesia hanya akan terwujud jika seluruh pihak terkait menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan. Menurutnya, keselamatan bukan sekadar soal peralatan atau teknologi, melainkan sistem yang menuntut sinergi dari semua unsur, mulai dari regulator, operator, hingga pengawas.
"Keselamatan adalah sistem. Ia hanya akan berfungsi jika semua komponen—dari regulator, operator, hingga pengawas—bekerja sinergis dan taat aturan," ujar Tory dalam pernyataan resminya, Selasa (22/7/2025).
MTI menyoroti sejumlah persoalan struktural yang selama ini menghambat terwujudnya sistem pelayaran yang aman dan andal. Salah satu yang paling krusial adalah fragmentasi pengawasan antar lembaga, seperti antara Kementerian Perhubungan, otoritas Syahbandar, operator pelayaran, dan pemerintah daerah. MTI juga menilai ketiadaan sistem inspeksi berbasis risiko menyebabkan banyak kapal beroperasi tanpa pengawasan ketat, meski kondisinya sudah tak layak.
Selain itu, sistem manifes dan komunikasi darurat dinilai belum berjalan optimal, membuat proses evakuasi dan pelaporan insiden menjadi lambat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan turut memperparah situasi.
3. MTI Desak reformasi sistemik
Menjawab berbagai persoalan tersebut, MTI mendesak dilakukannya reformasi sistemik melalui tujuh langkah prioritas. Di antaranya adalah audit teknis menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penumpang, terutama kapal-kapal tua yang masih beroperasi. MTI juga mendorong digitalisasi manifes dan pelacakan kapal secara real-time sebagai bentuk transparansi dan pengawasan modern.
Langkah lain yang dianggap penting mencakup peningkatan kapasitas dan sertifikasi awak kapal, penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran keselamatan, reformasi tarif dan subsidi agar operator mampu memenuhi standar tanpa mengorbankan layanan publik, serta kepastian kelayakan sarana pelayaran.
Tak kalah penting, MTI juga menekankan perlunya penguatan sumber daya manusia dan percepatan implementasi regulasi yang selama ini belum dijalankan secara konsisten.
Tory menegaskan bahwa keselamatan pelayaran bukan sekadar aspek teknis semata, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan keutuhan bangsa. "Konektivitas laut yang berkeselamatan adalah instrumen penting untuk merekatkan Indonesia," pungkasnya.
