Ketergantungan Migas Ditinggalkan, Kaltim Tancap Gas ke Hilirisasi

01 Mei 2026, 11:00 WIB

Kilang Pertamina di Balikpapan pengolahan BBM untuk kawasan Indonesia timur. Foto Pertamina

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak, gas, dan batu bara sebagai penopang utama.

Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026). Dalam forum itu, Rudy mendorong percepatan hilirisasi industri sebagai strategi untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah tinggi.

1. Tren penurunan kontribusi pertambangan di Kaltim

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memberikan keterangan kepada wartawan terkait kemungkinan penyusutan transfer ke daerah dari pusat. (IDN Times/Erik Alfian)

Ia memaparkan, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Kaltim menunjukkan tren penurunan, dari 43,19 persen pada 2023 menjadi 34,18 persen pada 2025.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber daya minyak, gas, dan batu bara yang rentan terhadap gejolak geopolitik dan pasar global. Kita harus bergerak cepat membangun sektor industri pengolahan yang memberi nilai tambah,” tegasnya dilaporkan Antara.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan justru mengalami peningkatan signifikan, dari 17 persen pada 2023 menjadi 20,12 persen pada 2025. Meski dalam masa transisi, pertumbuhan ekonomi Kaltim tetap terjaga positif di angka 4,53 persen.

Rudy menambahkan, arah pembangunan ini sejalan dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang menitikberatkan pada produktivitas dan investasi.

2. Membangun infrastruktur konektivitas di Kaltim

Fasilitas pengolahan gas di Senipah, tempat mula jaringan pipa gas ke Kilang di Balikpapan. (Antaranews)

Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemprov Kaltim berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui APBN, terutama dalam pembangunan konektivitas antarwilayah.

Beberapa proyek prioritas yang diusulkan antara lain peningkatan jalan nasional di wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, serta perbaikan jalur utama Samarinda–Bontang dan Kutai Timur–Berau.

Tak hanya bertumpu pada industri besar, Rudy juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia menginstruksikan agar sektor UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan padat karya turut diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

“Perencanaan yang harmonis antara pusat dan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur,” ujarnya.

3. Efisiensi belanja daerah menjadi efektif

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kilang Balikpapan menghadirkan produk Smooth Fluid-05 (SF-05), fluida pengeboran berperforma tinggi yang dirancang untuk kebutuhan operasi migas, Rabu (1/4/2026). Foto Pertamina

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, baik secara daring maupun luring. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Mohammad Roudo, menekankan perlunya efisiensi melalui belanja daerah yang produktif.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, juga menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.