Pelayanan Lambat, BPN PPU Jawab dengan Peluncuran CERIA

ATR/BPN PPU sudah meluncurkan layanan CERIA singkatan dari cepat, ringkas, dan akurat sejak tahun 2020 lalu. Layanan CERIA ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan masyarakat. 

“Pelaksanaan pelayanan CERIA tersebut hingga hari ini ketepatannya atau akurasi sudah hampir di atas 99 persen untuk pelayanan. Tapi kami akui masih ada beberapa yang harus  diperbaiki,” tuturnya.

Ade mengatakan, sejumlah media massa sempat menyoroti lambatnya pelayanan publik diberikan BPN PPU. Pemberitaan ini malah menjadi sebuah tantangan agar mereka meningkatkan pelayanan lebih baik. 

Salah satunya dengan meluncurkan pelayanan CERIA ini. 

“Pemberitaan itu merupakan tantangan bukan menjadi suatu beban. Akhirnya kita melihat layanan kami harus Cepat Ringkas dan Akurat atau CERIA. Arti cepat adalah ketika masyarakat datang langsung kami tanggapi dengan memberikan pelayanan dengan cepat,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, arti ringkas yakni dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kalau misalnya persyaratan cuma tiga saja maka jangan ditambah lagi. Lalu arti akurat adalah harus ada ketepatan waktu masalah waktu kami sesuai dengan SOP. 

Ade mencontohkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan ini mengatur tentang proses jual beli peralihan, hibah atau warisan diberikan batas waktu pengurusan selama tiga hari.  

"Tetapi sekarang bisa lebih cepat,  berkas masuk pagi siang sudah selesai,” katanya. 

Ade menambahkan, pihaknya membatasi waktu pelayanan kurang lebih 45 menit sepanjang pejabatnya ada. Legalitas pengurusan peralihan pertanahan harus melalui pihak kepala kantor. 

“Tapi sudah kamu koordinasi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) untuk memangkas semua layanannya jadi legalitas cukup di manajer loket sudah selesai,” sebutnya. 

Ade mengatakan, ATR/BPN PPU memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) melayani permintaan masyarakat. Terutama personel yang melayani proses pengukuran tanah yang jumlahnya hanya empat orang. 

“Jujur saja  kami hanya memiliki SDM hanya empat orang saja untuk melayani satu PPU, sehingga proses pelayanan pengukuran lama,” ucap Ade Candra Wijaya.

Selain itu, tambahnya, Kantor Kementerian ATR/BPN PPU juga telah menerapkan zona integritas. Sebagai dukungan BPN PPU masuk wilayah bebas korupsi serta gratifikasi.

“Penerapan zona integritas di lingkungan BPN dalam artian kami mendukung yang namanya bebas korupsi dan gratifikasi,” jelasnya.

Ade menyatakan, pihaknya berupaya melakukan pemulihan ekonomi melalui sertifikasi terutama dengan masalah tata ruang. Ini diamanatkan Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan A Djalil yang berkomitmen dalam memberikan kemudahan dan memangkas birokrasi. 

“Mungkin penyederhanaan aturan terutama masalah tata ruang. Kemudian juga ada percepatan dalam rangka bidang pertanahan, Seperti kita ketahui bersama, sekarang ada rapat digitalisasi administrasi pertanahan, sehingga BPN PPU telah mulai mengarah ke digital, bahkan surat elektronik sudah siap,” imbuhnya. 

Untuk realisasi buku tanah sendiri untuk yang manual kini sudah mencapai 99 persen tervalidasi dalam digitalisasi. Lalu surat ukur tervalidasi secara digital sebanyak  95 persen. Kemudian persil di PPU ini di mana 95 persen di antaranya sudah validasi.  

“Kini kami akan mengejar data save elektronik yang sampai hari ini datanya kurang lebih mencapai 90,31 persen telah elektronik. Mudah-mudahan dalam akhir tahun elektronik semua,”pungkasnya.