Pemprov Kaltim Pastikan Insentif Guru Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Samarinda, IDN Times – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan insentif bagi para guru tidak akan terdampak oleh rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, insentif guru tetap dipertahankan karena nilainya tidak terlalu besar dan memiliki peran penting dalam mendukung sektor pendidikan.
“Kalau insentif guru, kemungkinan tidak akan dievaluasi. Belanja insentif guru jumlahnya juga tidak begitu signifikan,” ujar Seno Aji dilaporkan Antara di Samarinda, Senin (6/10/2025).
1. Hak para guru di Kaltim dipastikan aman
Ia mengatakan, kebijakan ini telah dibahas bersama Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk memastikan hak tenaga pendidik tidak terganggu di tengah upaya efisiensi anggaran.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran lainnya. Salah satunya adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Ada kemungkinan TPP ASN akan dievaluasi, dengan potensi penyesuaian di kisaran 50 hingga 60 persen,” jelasnya.
2. Evaluasi anggaran tahun 2026
Menurut Seno, langkah efisiensi ini dilakukan seiring dengan proses evaluasi ulang APBD 2026. Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil kalkulasi dan laporan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil evaluasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan besaran dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kaltim pada 2026.
3. Visi dan misi daerah menjadi prioritas
Ia menegaskan, program yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah akan tetap menjadi prioritas, terutama untuk keberlanjutan program Gratispol di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, program yang dinilai belum mendesak akan menjadi sasaran efisiensi.
