2. Berharap proses pembebasan lahan bendungan bisa berjalan begitu pula lelang dapat berlangsung cepat

Nicko Herlambang (IDN Times/Ervan Masbanjar)

"Kami berharap proses pembebasan lahan bendungan bisa berjalan begitu pula lelang dapat berlangsung cepat sehingga kebutuhan air yang sangat vital ini bisa segera dibangun. Hal itu menunjukkan satu langkah tahapan pembangunan IKN sudah dijalankan dengan baik dan benar," tukasnya.

Nicko menegaskan, apapun arahan dari pemerintah pusat terkait IKN, kalau membutuhkan bantuan  daerah maka harus siap dilaksanakan.

Pihaknya juga tidak putus koordinasi dengan pemerintah pusat meskipun tidak langsung melakukan koordinasi langsung ke Jakarta, karena proses surat menyurat dan diskusi bisa tetap dilakukan melalui online.

"Sekarang kita jangan sampai mengembangkan isu akibat corona ini IKN tidak jadi, justru nanti tidak menyelesaikan masalah virus corona malah malah menimbulkan keresahan baru," tuturnya.

3. Kondisi saat ini menjadi momentum penting mengevaluasi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan IKN

Kantor Kecamatan Sepaku yang tiga wilayah desanya masuk dalam kawasan pembangunan Bendungan Semoi (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Menurutnya, kondisi saat ini justru menjadi momentum penting mengevaluasi  pusat ekonomi dan pusat pemerintahan untuk IKN , terkait langkah apa yang dilakukan jika ada wabah. Sehingga pemerintah pusat kelak ketika sudah pindah ke PPU tidak lagi harus direpotkan melakukan upaya - upaya penanganan wabah.

"Jadi suka tidak suka nanti kita akan menghadapi persoalan yang sama, jangan sampai pemerintahan dan perekonomian tidak berjalan, ini harus kita jaga kedepannya. Apabila kondisi serupa terjadi saat IKN pindah ke PPU maka disiapkan protokol wajib tentang proses penanganan kesehatan di ibukota harus,"tandasnya.  

4. Proses pembangunan IKN harus tetap dilaksanakan khususnya kegiatan yang dinilai sangat vital dan prioritas

Wabup PPU H. Hamdam (IDN Times/Istimewa)

Senada dengannya, Wakil Bupati PPU, Hamdam menambahkan, proses pembangunan IKN harus tetap dilaksanakan khususnya kegiatan yang dinilai sangat vital dan prioritas, meskipun sejumlah anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk PPU oleh pemerintah pusat dihentikan sementara waktu.

"Kami tetap pastikan laju pembangunan di daerah tidak stagnan, karena pembangunan dinilai vital dan prioritas harus tetap berjalan. Pasti kita juga siapkan anggaran untuk penanganan masalah corona ini, Jika dinilai kurang akan diupayan menggunakan anggaran kegiatan lain yang masih bisa ditunda termasuk menggunakan anggaran perjalanan dinas," tegas Hamdam.

Apalagi, lanjutnya, untuk kegiatan perjalanan dinas pada satu dua bulan kedepan memang telah ditiadakan kecuali kondisi mendesak dan harus dilaksanakan. 

"Tetapi kami berharap dengan kondisi saat ini masyarakat tidak perlu panik terhadap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi corona itu, tetapi harus patuhi dan diikuti kebijakan itu, agar kita tidak terserang virus ini," pungkas Hamdam.

Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN : Bergandeng Tangan Melawan Corona di Kitabisa.com http://kitabisa.com/kitaidnlawancorona

Baca Juga: Cegah COVID-19, Pemda PPU Butuh Rp26 Miliar untuk Sembako Gratis