Kejari Samarinda Tangani Korupsi Kongkalikong 2 BUMD di Kaltim
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar serah terima kasus korupsi senilai Rp25,2 miliar dari perusahaan daerah dan anak perusahaannya, melibatkan dua orang terdakwa, yakni LA dan HA. Kasus korupsi kongkalikong di antara dua BUMD di Kaltim
"Serah terima kasus dilakukan dari penyidik ke penuntut umum. Untuk selanjutnya oleh penuntut umum perkara tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor guna proses persidangan," ujar Kasi Pidana Khusus Kejari Samarinda Elon Unido Pinondang Pasaribu dilaporkan Antara di Samarinda, Rabu (3/5/2023).
1. Korupsi dua mantan direktur utama perusda di Kaltim
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung (Dokumentasi Kejaksaan Agung)HA adalah mantan direktur utama (Dirut) Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim, sedangkan LA adalah mantan Dirut PT Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kaltim yang merupakan anak perusahaan PT MMP Kaltim.
Dua terdakwa tersebut menjabat sebagai dirut di dua perusahaan masing-masing dalam kurun 2013-2017. Sedangkan dalam kurun 2014-2015, PT MMP Kaltim. meminjamkan sejumlah uang kepada PT MMPH dengan alasan kerja sama investasi.
Namun investasi yang dilakukan itu tanpa melalui feasibility study (studi kelayakan) bisnis dan tidak masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), padahal biaya yang digunakan berasal dari pernyataan modal Pemprov Kaltim.
"Terdakwa LA dan HA didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT MMPH Kaltim yang merupakan anak perusahaan BUMD PT MMP Kaltim," kata Elon menegaskan.
Baca Juga: Penumpang Arus Balik di Rute Samarinda-Banjarmasin Mulai Menurun
2. Para tersangka terjerat dengan ketentuan pasal UU Anti Korupsi
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AKedua terdakwa diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU tersebut sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Kasus korupsi terungkap berkat hasil audit BPKP
ilustrasi audit (Pexels.com/Lukas)Ia melanjutkan, kasus ini terungkap berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim pada 26 Desember 2022.
"Dalam laporan itu disebutkan, perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp25,2 miliar, atau setidaknya sejumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp25,2 miliar," ujar Elon.
Baca Juga: Banjir yang Terjadi di 33 Ruas Jalan Samarinda