Kaltim Siap Mandiri! Gubernur Dorong BUMD Ambil Bagian di Bisnis Migas
Samarinda, IDN Times - Di tengah rencana pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD), Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud atau Harum terus mencari cara untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satu langkah yang ia dorong adalah memperjuangkan participating interest (PI) 10 persen dari sejumlah blok minyak dan gas (migas) di Kaltim.
Hingga kini, Kaltim masih menjadi salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Menurut Gubernur Harum, terdapat 41 wilayah kerja (WK) migas di Kaltim, dengan 28 WK sudah beroperasi. Dari jumlah itu, 32 WK berada dalam batas 12 mil laut dan sembilan WK lainnya di luar batas tersebut.
1. Beberapa wilayah kerja di Kaltim
Beberapa WK yang sudah memberikan PI 10 persen kepada daerah melalui BUMD yakni WK Mahakam (PT Pertamina Hulu Mahakam) dan WK Sangasanga (PT Pertamina Hulu Sangasanga). Sementara WK East Kalimantan dan Attaka (PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur) masih dalam proses alih kelola.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah memperjuangkan PI 10 persen dari wilayah kerja migas tahap pengembangan pertama (POD I), antara lain WK Bontang (Salamander Bontang Pte Ltd), WK Wain (Indo Sino), WK Rapak (Chevron Rapak Ltd), WK Ganal (Chevron Ganal Ltd), WK Paser (Paser Petroleum Resources Ltd), dan WK South Bengara I (SDA South Bengara).
“Kami akan terus berjuang meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya lewat PI 10 persen dari blok-blok migas di Kaltim. Kami juga mendorong agar pengelolaan sumur-sumur tua migas bisa dilakukan oleh BUMD, supaya peran mereka makin optimal,” tegas Gubernur Harum saat menjadi narasumber Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2025 dalam akun IG Pemprov Kaltim, Rabu (29/10/2025).
2. Peluang daerah memperoleh PI dari perusahaan migas
Harum juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh PI 10 persen dari PT Eni (Wilayah Kerja East Sepinggan) di Lapangan Merakes. Nantinya, PI akan diberikan secara in kind berupa gas yang akan dikelola langsung oleh BUMD. Produksi gas dari lapangan ini diperkirakan mencapai 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 18 ribu barel minyak per hari.
“Kami ingin manfaat migas ini bisa lebih besar dirasakan daerah penghasil, sekaligus tetap berkontribusi bagi ekonomi nasional,” ujar Harum.
3. Koordinasi Kementerian ESDM dalam penawaran PI
Pemprov Kaltim juga akan terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penawaran PI 10 persen di wilayah kerja baru maupun lapangan tahap pengembangan pertama. Selain memperjuangkan hak pengelolaan oleh BUMD, Pemprov siap menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan sosial antara perusahaan migas dan masyarakat.
Dalam acara bertema “Kolaborasi Hulu Migas di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: Potensi, Rencana Investasi, dan Peluang” itu, Gubernur Harum turut didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. Kegiatan ini digelar oleh SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi.
