Pelayanan Lambat, BPN PPU Jawab dengan Peluncuran CERIA
Upacara peringatan HUT Agraria Nasional ke-61 tingkat Kabupaten PPU (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) merespons keluhan masyarakat tentang lambat dan berbelit layanan.
“Memang ada beberapa masyarakat yang tidak begitu respons dengan kami (ATR/BPN), karena mengeluhkan pelayanan masih lama kemudian berbelit-belit,” ujar Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN PPU Ade Candra Wijaya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Agraria Nasional ke-61, Jumat (24/9/2021).
1. Luncurkan layanan CERIA jawab keluhan masyarakat PPU
Ade Candra Wijaya (IDN Times/Ervan)ATR/BPN PPU sudah meluncurkan layanan CERIA singkatan dari cepat, ringkas, dan akurat sejak tahun 2020 lalu. Layanan CERIA ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan masyarakat.
“Pelaksanaan pelayanan CERIA tersebut hingga hari ini ketepatannya atau akurasi sudah hampir di atas 99 persen untuk pelayanan. Tapi kami akui masih ada beberapa yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Ade mengatakan, sejumlah media massa sempat menyoroti lambatnya pelayanan publik diberikan BPN PPU. Pemberitaan ini malah menjadi sebuah tantangan agar mereka meningkatkan pelayanan lebih baik.
Salah satunya dengan meluncurkan pelayanan CERIA ini.
“Pemberitaan itu merupakan tantangan bukan menjadi suatu beban. Akhirnya kita melihat layanan kami harus Cepat Ringkas dan Akurat atau CERIA. Arti cepat adalah ketika masyarakat datang langsung kami tanggapi dengan memberikan pelayanan dengan cepat,” tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, arti ringkas yakni dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kalau misalnya persyaratan cuma tiga saja maka jangan ditambah lagi. Lalu arti akurat adalah harus ada ketepatan waktu masalah waktu kami sesuai dengan SOP.
Baca Juga: Giliran Pelajar Penajam Paser Utara Ditarget BIN untuk Vaksinasi
2. Sekarang lebih cepat berkas masuk pagi siang sudah selesai
Ilustrasi sertifikat tanah. IDN Times/IstimewaAde mencontohkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan ini mengatur tentang proses jual beli peralihan, hibah atau warisan diberikan batas waktu pengurusan selama tiga hari.
"Tetapi sekarang bisa lebih cepat, berkas masuk pagi siang sudah selesai,” katanya.
Ade menambahkan, pihaknya membatasi waktu pelayanan kurang lebih 45 menit sepanjang pejabatnya ada. Legalitas pengurusan peralihan pertanahan harus melalui pihak kepala kantor.
“Tapi sudah kamu koordinasi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) untuk memangkas semua layanannya jadi legalitas cukup di manajer loket sudah selesai,” sebutnya.
3. Pengukuran lambat karena BPN PPU hanya miliki tiga SDM ukur tanah
Pegawai Kantor ATR/BPN PPU (IDN Times/Ervan)Ade mengatakan, ATR/BPN PPU memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) melayani permintaan masyarakat. Terutama personel yang melayani proses pengukuran tanah yang jumlahnya hanya empat orang.
“Jujur saja kami hanya memiliki SDM hanya empat orang saja untuk melayani satu PPU, sehingga proses pelayanan pengukuran lama,” ucap Ade Candra Wijaya.
Selain itu, tambahnya, Kantor Kementerian ATR/BPN PPU juga telah menerapkan zona integritas. Sebagai dukungan BPN PPU masuk wilayah bebas korupsi serta gratifikasi.
“Penerapan zona integritas di lingkungan BPN dalam artian kami mendukung yang namanya bebas korupsi dan gratifikasi,” jelasnya.
4. BPN PPU ikut pulihkan ekonomi melalui sertifikasi tata ruang
Peringatan HUT Agraria ke 61 Tahun di Kabupaten PPU (IDN Times/Ervan)Ade menyatakan, pihaknya berupaya melakukan pemulihan ekonomi melalui sertifikasi terutama dengan masalah tata ruang. Ini diamanatkan Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan A Djalil yang berkomitmen dalam memberikan kemudahan dan memangkas birokrasi.
“Mungkin penyederhanaan aturan terutama masalah tata ruang. Kemudian juga ada percepatan dalam rangka bidang pertanahan, Seperti kita ketahui bersama, sekarang ada rapat digitalisasi administrasi pertanahan, sehingga BPN PPU telah mulai mengarah ke digital, bahkan surat elektronik sudah siap,” imbuhnya.
Untuk realisasi buku tanah sendiri untuk yang manual kini sudah mencapai 99 persen tervalidasi dalam digitalisasi. Lalu surat ukur tervalidasi secara digital sebanyak 95 persen. Kemudian persil di PPU ini di mana 95 persen di antaranya sudah validasi.
“Kini kami akan mengejar data save elektronik yang sampai hari ini datanya kurang lebih mencapai 90,31 persen telah elektronik. Mudah-mudahan dalam akhir tahun elektronik semua,”pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Kaji Potensi Bencana di IKN Penajam Paser Utara
