Empat Anggota DPRD Balikpapan dari PKS Terancam PAW
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Empat anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kota Balikpapan terancam dicopot dari dari jabatan karena dianggap melanggar aturan partai.
Keempat anggota legislatif tersebut yakni Syukri Wahid, Hasanuddin, Amin Hidayat dan Sandy Ardian.
"Kita telah memberikan peringatan kepada keempat kader itu lantaran merupakan mekanisme dari partai. Bilamana kondisi ini masih terus berlanjut dan tidak ada titik temu, maka keempat orang tersebut bakal naik Surat Peringatan ketiga (SP3) alias terancam dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Balikpapan Sonhaji ketika diwawancarai wartawan usai melaksanakan Pelantikan Pengurus Ranting PKS se Kota Balikpapan di Hotel HER Balikpapan, Minggu (20/10).
1. Keempatnya menolak menandatangani pakta integritas
IDN Times/MaulanaPartai Keadilan Sejahtera telah menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali kepada keempat anggotanya di DPRD Kota Balikpapan karena mereka menolak menandatangani pakta integritas sebagai perwakilan dari PKS di legislatif.
"Jadi sudah saya tegaskan SP (Surat Peringatan) ini mekanisme partai dalam rangka menasihati kadernya. Kalau ada kader yang tidak selaras dengan aturan partai ya kami ingatkan supaya mereka kalau mau kembali ya kita tampung," jelasnya.
Ia menambahkan, jika SP tersebut diabaikan, akan ada tindak lanjut dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).
"Kita tidak menghalangi orang di dalam partai ini selama mereka taat pada aturan partai," kata Sonhaji.
Baca Juga: Persiapan Ibu Kota, DPRD Balikpapan Berencana Dinas ke Luar Negeri
2. Partai tidak membatasi maju di Pilkada
IDN Times/MaulanaMenanggapi kabar terkait rencana salah satu dari empat nama anggota DPRD Kota Balikpapan yang terancam PAW akan maju pada Pilkada 2020 melalui jalur independen, Sonhaji menjelaskan kalau dirinya hingga saat ini masih menunggu kepastian terkait niat yang bersangkutan untuk maju di Pilkada.
Sonhaji mengaku tidak melarang kadernya untuk melakukan hal tersebut, hanya saja pihaknya ada mekanisme atau aturan partai yang mengharuskan mereka mundur dari PKS.
"Kalau mau maju sendiri ya silahkan, karena setiap masyarakat itu berhak dipilih dan memilih, mencalonkan diri juga berhak. Partai tidak menghalangi itu, jalurnya ada di KPU lewat jalur independen atau berkolaborasi dengan partai lain silahkan. Tapi kalau mau maju dengan PKS, kami punya aturan," jelasnya.
Ia menambahkan, "Kalau kemudian dia maju dengan partai lain, otomatis dia tahu bahwa aturan di dewan pun bagi seseorang yang maju pilkada harus mengundurkan diri. Apalagi di partai, dia maju dengan partai lain ya, partai punya mekanisme," terangnya.
3. PKS siap melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pilkada 2020
IDN Times/MaulanaSonhaji mengaku dalam Pilwali nanti PKS bakal berkontribusi secara maksimal. Pihaknya saat ini terus menjalin silaturahmi dengan partai lainnya dan membutuhkan koalisi dari partai lain.
"Pemenangan di tahun 2020 tetap kami berkontribusi secara maksimal, kita sudah daftar ke partai yang lain, kita sudah melakukan mekanisme dan seterusnya. Saat ini kami terus konsolidasi dan silaturahmi keluar, kemudian sedang menyusun program kerja dalam rangka menyukseskan Pilkada 2020 ini. Baik maju dengan internal karena PKS cuma 6 kursi dan kita butuh koalisi dan butuh dari yang lain," ujarnya.
Sonhaji berharap anggota DPRD mendukung setiap kebijakan partai, sehingga siapapun yang diusung oleh partai maka itulah yang harus didukung atau disupport.
"Siapa yang diusung oleh partai, ya itulah kemudian harus didukung atau di-support," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Balikpapan Tak Bayar Perjalanan Dinas, Perusahaan Travel Bangkrut
